Asal Usul dan Arti Nama Kayong Utara
Sejumlah sumber menyebutkan nama Kayong itu sebenarnya sudah jauh sebelum Kabupaten Kayong Utara terbentuk. Kayong merupakan panggilan untuk Ketapang secara keseluruhan. Ada yang menyebutkan Kayong sama dengan Pekayon atau Kerajaan. Di wilayah Kabupaten Kayong Utara (sekarang, red.) dahulunya ada banyak kerajaan. Di antaranya adalah kerajaan Mulia Kerta, Kerajaan Matan, Kerajaan Petilasan, dan Kerajaan Sukadana. Kerajaan-kerajaan ini memainkan peranan yang cukup penting dalam percaturan sosial politik di pantai barat pulau Borneo.

Menurut cerita, Nenek Moyang Kerajaan Sukadana berasal dari Malaka/Kerajaan Sriwijaya (Sanun) (wawancara dengan Slamet Widodo, Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kayong Utara, 29 November 2012). Mereka datang ke wilayah pantai selatan pulau Kalimantan Barat ini karena melihat potensi sumber daya alam Kayong Utara yang kaya. Namun cerita ini masih harus didalami lagi melalui studi sejarah dan arkeologi secara khusus.

Pada masa awal setelah kemerdekaan Indonesia dan berdirinya kabupaten Ketapang, di Sukadana pernah ada Kantor Wedana Ketapang Wilayah Utara (Perwakdan Pemerintah Kabupaten/Kerajaan Ketapang d wilayah Utara/Kantor Pembantu Bupati) yang sekarang djadikan Kantor Bupati sementara saat ini.

Nama Kayong Utara dipakai sebagai nama daerah ini disebabkan karena orang-orang di wilayah Utara Ketapang ini tidak mau melepaskan identitas sebagai orang Kayong (Ketapang secara keseluruhan). Mereka menganggap bahwa kabupaten baru ini adalah wilayah yang tidak terpisahkan dari kabupaten induk, yaitu Ketapang yang keseluruhan wilayahnya sering dinamakan dengan daerah Kayong (Wawancara dengan Rudi Handoko, tokoh pemuda Kayong Utara, 30 November 2012).

Keterangan yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Abah Udin, panggilan akrab Zainudin (Dewan Penasehat Pembentukan Kabupaten Kayong Utara), menyebutkan bahwa Kayong adalah Tanah. Kalau orang menyebut Tanah Kayong, berarti Tanah Tanah, katanya. Mengapa Kayong Utara? Abah Udin ini menyebutkan bahwa karena kabupaten baru ini berada di sebelah utara kabupaten induk yaitu Ketapang. Sehingga diambillah nama menjadi Kayong Utara. Namun lanjut Abah Udin, hal yang mendasar mengapa para penggagas memilih nama Kayong Utara adalah karena masyarakat di lima Kecamatan yang tergabung dalam Kabupaten Kayong Utara saat ini, tidak ingin melepaskan identitasnya sebagai orang Ketapang.

Sebenarnya keputusan memilih nama Kayong Utara sebagai nama kabupaten baru ini, tidak mudah. Keputusan diambil berdasarkan pengundian. Zainudn, Mantan Bendahara Panitia Pembentukan Kabupaten Kayong Utara, Divisi Teluk Batang, menuturkan bahwa penentuan nama kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Ketapang adalah dengan sistem undi. Setiap kecamatan mengajukan nama untuk diusulkan sebagai calon nama kabupaten baru. Empat kecamatan itu adalah Sukadana mengusulkan nama Muara Palong, Kecamatan Pulau Maya juga mengusulkan nama yang sama yaitu Muara Palong. Kecamatan Teluk Batang mengusulkan nama Kayong Utara, dan Kecamatan Simpang Hilir mengajukan nama Simpang Hilir. Pencabutan undian dilakukan dua kali. Pada penarikan yang pertama keluarlah nama Kayong Utara. Kemudian dilakukan lagi penarikan yang kedua, dan lagi keluar nama Kayong Utara. Sehingga panitia menetapkan Kayong Utara sebagai nama kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Ketapang itu.

Lalu dari mana nama Kayong asal mula diperoleh? Menurut J.U. Lontaan dalam buku “Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat” yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat pada tahun 1975, Kayong adalah nama sebuah kampung, berasal dari nama jenis tumbuhan yang banyak tumbuh di muara sungai. Oleh penduduk, pohon kayu ini disebut “Kayong”.

Sejarah Pemerintahan Kerajaan Sukadana
Wilayah kekuasaan Tanjungpura membentang dari Tanjung Dato sampai Tanjung Sambar. Pulau Kalimantan kuno terbagi menjadi 3 wilayah kerajaan besar: Borneo (Brunei), Sukadana (Tanjungpura) dan Banjarmasin. Tanjung Dato adalah perbatasan wilayah mandala Borneo (Brunei) dengan wilayah mandala Sukadana (Tanjungpura), sedangkan Tanjung Sambar batas wilayah mandala Sukadana/Tanjungpura dengan wilayah mandala Banjarmasin (daerah Kotawaringin). Daerah aliran Sungai Jelai, di Kotawaringin di bawah kekuasaan Banjarmasin, sedangkan sungai Kendawangan di bawah kekuasaan Sukadana. Perbatasan di pedalaman, perhuluan daerah aliran sungai Pinoh (Lawai) termasuk dalam wilayah Kerajaan Kotawaringin (bawahan Banjarmasin).

Pada masa mahapatih Gajah Mada dan Hayam Wuruk seperti disebutkan dalam Kakawin Nagarakretagama, negeri Tanjungpura menjadi ibukota bagi daerah-daerah yang diklaim sebagai taklukan Majapahit di nusa Tanjungnagara(Kalimantan). Majapaht mengklaim bekas daerah-daerah taklukan Sriwijaya di pulau Kalimantan dan sekitarnya. Nama Tanjungpura seringkali dpakai untuk sebutan pulau Kalimantan pada masa itu. Pendapat lain beranggapan Tanjungpura berada di Kalimantan Selatan sebagai pangkalan yang lebih strategis untuk menguasai wilayah yang lebih luas lagi. Menurut Pararaton, Bhre Tanjungpura adalah anak Bhre Tumapel II (abangnya Suhita). Bhre Tanjungpura bernama Manggalawardhani Dyah Suragharini yang berkuasa 1429-1464, dia menantu Bhre Tumapel III Kertawijaya. Kemudan dalam Prasasti Trailokyapuri disebutkan Manggalawardhani Dyah Suragharini menjabat Bhre Daha VI (1464-1474).

Ibukota Kerajaan Tanjungpura beberapa kali mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Beberapa penyebab Kerajaan Tanjungpura berpindah ibukota adalah terutama karena serangan dari kawanan perompak (bajak laut) atau dikenal sebagai Lanon. Konon, pada masa itu sepak-terjang gerombolan Lanon sangat kejam dan meresahkan penduduk. Kerajaan Tanjungpura sering beralih pusat pemerintahan adalah demi mempertahankan diri karena sering mendapat serangan dari kerajaan lain. Kerap berpindah-pindahnya ibukota Kerajaan Tanjungpura dibuktikan dengan adanya situs sejarah yang ditemukan di bekas ibukota-ibukota kerajaan tersebut. Negeri Baru di Ketapang merupakan salah satu tempat yang pernah dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Tanjungpura. Dari Negeri Baru, ibukota Kerajaan Tanjungpura berpindah ke Sukadana. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Zainuddin (1665-1724), pusat istana bergeser lagi, kali ini ditempatkan di daerah Sungai Matan (Ansar Rahman, tt:llO). Dari sinilah riwayat Kerajaan Matan dimulai. Seorang penuhs Belanda menyebut wilayah itu sebagai Kerajaan Matan, kendati sesungguhnya nama kerajaan tersebut pada waktu itu masih bernama Kerajaan Tanjungpura (Mulia [ed.], 200:75). Pusat pemerintahan kerajaan ini kemudian berpindah lagi yakni pada 1637 di wilayah Indra Laya. Indra Laya adalah nama dari suatu tempat di tepian Sungai Puye, anak Sungai Pawan. Kerajaan Tanjungpura kembali beringsut ke Kartapura, kemudian ke Desa Tanjungpura, dan terakhir pindah lag ke Muhakerta di mana Keraton Muhammad Saunan sekarang berdiri.

Menurut Catatan Gusti Iswadi, S.sos dalam buku Pesona Tanah Kayong, Kerajaan Tanjungpura dalam perspektif sejarah disebutkan, bahwa dari negeri baru kerajaan Tanjungpura berpindah ke Sukadana sehingga disebut Kerajaan Sukadana, kemudian pindah lagi Ke Sungai Matan (sekarang Kec. Simpang Hilir). Dan semasa pemerintahan Sultan Muhammad Zainuddin sekitar tahun 1637 pindah lag ke Indra Laya sehingga disebut Kerajaan Indralaya. Indra Laya adalah nama dari satu tempat di Sungai Puye anak Sungai Pawan Kecamatan Sandai. Kemudian dsebut Kerajaan Kartapura karena pindah lagi ke Karta Pura di desa Tanah Merah, Kec. Nanga Tayap, kemudan baru ke Desa Tanjungpura sekarang (Kecamatan Muara Pawan) dan terakhir pindah lagi ke Muliakarta di Keraton Muhammad Saunan yang ada sekarang yang terakhir sebagai pusat pemerintahan swapraja.

Bukti adanya sisa kerajaan ini dapat dilihat dengan adanya makam tua di kota-kota tersebut, yang merupakan saksi bisu sisa kerajaan Tanjungpura dahulu. Untuk memelihara peninggalan ini pemerintah Kabupaten Ketapang telah mengadakan pemugaran dan pemeliharaan di tempat peninggalan kerajaan tersebut. Tujuannya agar genarasi muda dapat mempelajari kejayaan Kerajaan Tanjungpura pada masa lampau. Dalam melacak jejak raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Matan, patut diketahui pula silsilah raja-raja Kerajaan Tanjungpura karena kedua kerajaan ini sebenarnya masih dalam satu rangkaian riwayat panjang. Berhubung terdapat beberapa versi tentang sejarah dan silsilah raja-raja Tanjungpura beserta kerajaan-kerajaan lain yang masih satu rangkaian dengannya, maka berikut ini dipaparkan silsilahnya menurut salah satu versi, yaitu berdasarkan buku suntingan Drs. H. Gusti Mhd. Mulia yang berjudul Sekilas Menapak Langkah Kerajaan Tanjungpur (2007), raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Tanjungpura adalah sebagai berikut:

1. Brawijaya (1456-1472)
2. Bapurung (1472-1487)
3. Panembahan Karang Tanjung (1487-1504)

Pada masa pemerintahan Panembahan Karang Tanjung, pusat Kerajaan Tanjungpura yang semula berada di Negeri Baru dipindahkan ke Sukadana, dengan demikian nama kerajaannya pun berubah menjadi Kerajaan Sukadana. Sejarah pemerintahan Kerajaan di Kayong Utara tercatat sejak abad ke-15, dimulai dari Kerajaan Sukadana.

Pada tahun 1487-1504 kerajaan ini diperintah oleh Panembahan Karang Tanjung, hingga pada tahun 1622-1665 kerajaan ini diperintah oleh Sultan Muhammad Syaifuddin. Secara terperinci, penguasa di kerajaan Sukadana ditampilkan berikut ini.

1. Panembahan Icarang Tanjung (1487-1504)
2. Gusti Syamsudin atau Pundong Asap atau Panembahan Sang Ratu Agung (1504-1518)
3. Gusti Abdul Wahab atau Panembahan Bendala (1518-1533)
4. Panembahan Pangeran Anom (1526-1533)
5. Panembahan Baroh (1533-1590)
6. Gusti Aliuddin atau Giri Kesuma atau Panembahan Sorgi (1590-1604)
7. Ratu Mas Jaintan (1604-1622)
8. Gusti Kesuma Matan atau Giri Mustika atau Sultan Muhammad Syaifuddin (1622-1665)

Giri Mustika inilah raja terakhir Kerajaan Sukadana sekaligus raja pertama dari Kerajaan Sukadana yang bergelar Sultan.

Kayong Utara Pada Masa Pemerintahan Belanda
Tahun 1786, Negeri Sukadana atau NieuwBrzlssel yang merupakan pusat perdagangan termasyhur pada waktu itu, pernah dihancurkan oleh Sultan Pontianak dibantu oleh tentara VOC. Dikarenakan tempatnya yang strategis dan subur, Negeri Sukadana dalam waktu singkat ramai dikunjungi oleh para bajak laut yang kemudian hidup menetap dengan membangun gubuk dan membuka lahan pertanian. Kemudian pada tahun 1822, Negeri Sukadana benar-benar ditinggalkan setelah dihancurkan oleh pemerintah ad interim Inggris dan kekuatan tentara Belanda.

Jumlah penduduk Sukadana pada tahun 1831 diperkirakan oleh Tuan Francis sebanyak 81 kepala keluarga dari etnis Melayu atau sebanyak 400 orang. Pada masa yang sama, Gubernemen Belanda menempatkan di Sukadana satu penguasa sipil dan satu pos yang terdiri dari satu sersan, dua kopral dan 16 orang prajurit, dengan disekakan dana 1.600 Poundsterling untuk membangun satu benteng. Akan tetapi pos ini kemudian ditarik pada saat reorganisasi dari kekuatan militer di Borneo pada tahun 1833.

Pada masa pemerintah Hindia Belanda, sejak tahun 1936 Kabupaten Ketapang adalah salah satu daerah afdeling, yaitu merupakan bagian keresidenan Kalimantan Barat (Residentie Wester-Afdekng Van Borneo) dengan pusat pemerintahannya di Pontianak. Kabupaten Ketapang pada waktu itu dibagi menjadi tiga onder-afdeling yang dipimpin oleh seorang Wedana, yaitu:
1. Onder Afdeling Sukadana yang berpusat di Sukadana terlri dari 3 (tiga) onder distrik, yaitu:
a. Onder Distrik Sukadana;
b. Onder Distrik Simpang Hhr;
c. Onder Distrik Simpang Hulu.

2. Onder Afdeling Matan Hilir yang berpusat di Ketapang terdiri dari 2 (dua) onder distrik, yaitu:
a. Onder Distrik Matan Hilir
b. Onder Distrik Kendawangan

3. Onder Afdeling Matan Hulu l Nanga Tayap, terlri dari 4 (empat) onder distrik yaitu:
a. Onder Distrik Sandai
b. Onder Distrik Nanga Tayap
c. Onder Distrik Tumbang Titi
d. Onder Distrik Marau

Afdeling Ketapang sendlri dibag menjadi 3 (tiga) kerajaan yang dipimpin oleh seorang Panembahan, yaitu:
1. Kerajaan Matan:
a. Onder Afdeling Matan Hilir
b. Onder Afdeling Matan Hulu

2. Kerajaan Sukadana:
a. Onder Afdeling Sukadana

3. Kerajaan Simpang:
a. Onder Afdeling Simpang Hilir
b. Onder Afdeling Simpang Hulu

Sampai dengan tahun 1942 kerajaan di atas masing-masing dipimpin oleh:
1. Gusti Muhammad Saunan di Kerajaan Matan;
2. Tengku Betung di Kerajaan Sukadana
3. Gusti Mesir di Kerajaan Simpang

Kayong Utara Pada Masa Pendudukan Jepang
Setelah masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir dengan datangnya Jepang tahun 1942, Kabupaten Ketapang masih dalam status Afdeeling. Perbedaannya terletak pada pimpinannya yang diambil alih langsung oleh Jepang. Kepala wilayah yang disebut onder afdeeling berubah menjadr Bun Ken Kan Karekan. Bun Ken Kan Karekan mempunyai wilayah yang dsebut Gun Co atau pengganti Onder District.

Setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, di mana masih terjadi perebutan kekuasaan dengan pihak Pemerintah Belanda (NICA), bentuk pemerintahan di Ketapang masih tetap drpertahankan sebagaimana sebelumnya, yaitu berstatus Afdeling yang disempurnakan dengan Staatsblad 1948 No. 58 dengan pengakuan adanya pemerintahan swapraja.

Pada waktu itu Ketapang dibagi menjadi 3 (tiga) daerah swapraja, yaitu: Sukadana, Simpang dan Matan, yang kemudian digabung menjadr sebuah federasi.

Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 maka Kabupaten Ketapang mendapat status sebagai bagian daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin oleh seorang Bupati sebagai Kepala Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat, maka sejak tanggal 26 Juni 2007, 5 (lima) wilayah kecamatan di Kabupaten Ketapang dimekarkan menjadi satu kabupaten baru dengan nama Kabupaten Kayong Utara.

Kayong Utara Bagian dari Kabupaten Ketapang
Kabupaten Kayong Utara hari ini merupakan daerah otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Dahulunya, Daerah Kabupaten Kayong Utara merupakan bagian dari Kabupaten Ketapang yang merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat dengan wilayah teritorial terluas di antara daerah-daerah tingkat II d provinsi ini.

Asal mula masuknya daerah-daerah kecamatan yang tergabung dalam Kabupaten Kayong Utara ke dalam wilayah Kabupaten Ketapang adalah dengan dterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pemberlakukan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat dengan
pembagian wilayah, yaitu:

Butir 14: disebut Swapraja Sambas meliputi Kabupaten Sambas;
Butir 15: disebut Swapraja Pontianak (terkecuali wilayah Kota Pontianak) di bawah Mempawah, Landak, termasuk dalam Kabupaten Pontianak;
Butir 16: disebut Swapraja Matan, Sukadana dan Simpang, termasuk dalam Kabupaten Ketapang;
Butir 17: disebut Swapraja Sanggau, Tayan, Neo Swapraja Meliau dan Kewedanaan Sekadau termasuk dalam Kabupaten Sanggau;
Butir 18: disebut Swapraja Sintang dan Neo Swapraja Pinoh termasuk dalam Kabupaten Sintang;
Butir 19: disebut Swapraja Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi wilayah Neo Swapraja Kapuas.

Pasal 2 butir (a) disebutkan bahwa Daerah Tingkat II Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu dan Kotapraja Pontianak termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.

Empat tahun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, dibentuk Kecamatan Pulau Maya Karimata dengan ibukota kecamatan di Tanjung Satai, dan Kecamatan Teluk Batang dengan ibukota kecamatannya di Teluk Batang yang sebelumnya merupakan bagian dari Kcamatan Simpang Hilir dengan status Penghubung Camat.

Dalam rangka peningkatan efesiensi dan efektivitas koordinasi pemerintahan, Kabupaten Ketapang membentuk satu wilayah Pembantu Bupati berkedudukan di Sukadana yang meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Sukadana, Kecamatan Simpang Hllir, Kecamatan Simpang Hulu dan Kecamatan Pulau Maya Karimata. Untuk selanjutnya
lembaga Pembantu Bupati ini kemudian dihapus.

Pada era tahun 1964-1965, DPRD Gotong Royong Tingkat II Ketapang pernah mengeluarkan tuntutan agar Kabupaten Ketapang memekarkan wilayahnya menjadi tiga kabupaten, sedangkan DPRD Gotong Royong Tingkat I Kalimantan Barat pernah menuntut agar Provinsi Kalimantan Barat dimekarkan menjadt 16 kabupaten. Namun keputusan itu belum mendapat tanggapan dari pemerintah pusat, dikarenakan situasi politik saat itu belum memungkinkan.

Sumber:
H. Munawar M. Saad. (2013). Sejarah pembentukan dan perkembangan Kabupaten Kayong Utara. Pontianak: Yayasan Insan Kampus