Ketapang – Warga yang bermukim di pinggir pantai Ketapang sering mengeluhkan sulit mendapatkan air bersih. Dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) pertengahan Maret 2012, akan diusulkan pembuatan penyulingan air asin ke air tawar.

“Daerah pesisir pantai ini susah air bersih. Mulai dari daerah Sungai Jawi, Sungai Besar, sampailah ke arah pesaguan. Di bagian utara mencakup Kuala Tolak, Satong, Tanjung Baik Budi, Sungai Puteri,” kata Jamhuri Amir SH, Wakil Ketua DPRD Ketapang, kemarin.

Jamhuri mencontohkan, di Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, warga harus berjalan tiga hingga empat kilometer untuk mendapatkan air bersih. Sedangkan warga di pinggiran Pantai Sungai Jawi, untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga terpaksa membeli seharga Rp1.000 per jeriken besar.

Selama ini, kata dia, masyarakat pesisir sangat tergantung pada air hujan. Begitu musim kemarau mereka mulai kesulitan. Legislator daerah pemilihan Matan Hilir Utara ini mengatakan kalaupun menggunakan sumur bor atau sumur gali untuk mendapatkan air bersih, tetap saja airnya tak dapat dikonsumsi.

“Kalau menggunakan sumur bor atau sumur gali, airnya ada. Tapi selain asin kalaupun tawar kadang-kadang kualitasnya tidak bagus. Tidak bisa dikonsumsi, paling-paling hanya untuk mandi dan mencuci pakaian,” terangnya.

Jamhuri mengatakan, wacana penyulingan air bersih sebagai solusi didapat dari temannya di Batam. Dengan biaya murah, dapat memenuhi kebutuhan air bersih. Air hasil penyulingan juga dapat dikonsumsi. Usulan itu rencananya untuk dianggarkan pada 2013.

“Saya ada cerita teman dari Batam yang pernah mengalami masalah itu. Kebetulan dia kontraktor perumahan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih di perumahan yang dibangunnya, menggunakan penyulingan itu,” katanya.

Biayanya murah, termasuklah komponen alat itu sekitar Rp600 juta. Bisa melayani sekitar 600 rumah. “Kan murah kalau begitu. Rencananya kita buat dulu untuk dua atau tiga desa. Akan saya bicarakan nanti pada musrenbang,” paparnya.

Jamhuri mengakui memang di Kuala Satong memang ada sumber air tawar berupa waduk. Namun itu hanya untuk melayani desa tersebut dan desa di sekitarnya. Sementara layanan PDAM Ketapang belum masuk ke sana. Karena itu ide penyulingan itu ia anggap sebagai solusi cepat dan murah dalam menanggulangi krisis air bersih.

“Makanya kalau memang mau dengan usulan itu, beberapa SKPD ayo kita sama-sama ke Batam. Maksud saya kalau begitu Ketapang juga ikut dengan biaya murah. Daripada masyarakat susah air itu usulah saya untuk pemerintah,” kata dia.

Simalakama
Kesulitan air bersih masyarakat pesisir harus ditambah dengan masih belum berfungsinya pipa PDAM Riam Berasap. Bak-bak PDAM Riam Berasap juga tak dapat lagi digunakan masyarakat lantaran airnya keruh.

“Untuk Riam Berasap itu sendiri kan belum jalan. Masyarakat tidak pernah lagi mengambil air di situ. Kalau ada pun air di bak itu kotor,” kata Jamhuri.

Jamhuri menilai Riam Berasap ibarat buah simalakama. Dibiarkan rusak, tapi kalaupun dimanfaatkan biaya operasionalnya tinggi. Satu sisi itu adalah aset daerah yang harus dimanfaatkan. Tapi menurutnya sebagai aset daerah, Riam Berasap tidak boleh dibiarkan.

“Karena itu merupakan aset daerah. Kalau kita biarkan barang itu akan rusak, daerah akan rugi besar. Biar yang sudah telanjur rugi ini kita kaji kembali supaya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan daerah. Harus dimanfaatkan,” ujar legislator Partai Hanura ini.

Menurut dia, kalaupun agak mahal sedikit tidak apalah. Yang penting Ketapang dalam jangka panjang Ketapang dapat memenuhi kebutuhan air bersih. Karena itu, saat ini pemerintah berupaya untuk membuat konstruksi gravitasi untuk menekan biaya operasionalnya yang tinggi. Sehingga tak membutuhkan tenaga banyak agar tak menguras biaya operasional.

Jamhuri mengajak seluruh unsur untuk sama-sama memikirkan jalan keluar selama Riam Berasap ini belum beroperasi. Ia juga mengajak untuk melepaskan unsur-unsur politis menyangkut Riam Berasap. Terpenting ada upaya dari pemerintah untuk menanggulangi krisis air bersih. “Sebenarnya Riam Berasap itu kalau dijalankan bisa. Tapi biaya operasionalnya tinggi.

“Kalau kita perbaiki lagi dengan gravitasi tapi tidak begitu membebani keuangan daerah, tidak apa-apa. Saya rasa masyarakat setuju. APBD itu kan uang rakyat untuk rakyat. Terpenting masyarakat mendapatkan air bersih. Kita lepaskan unsur-unsur politisnya,” ajak dia.

Tak respons
Soal air bersih sebenarnya sudah diupayakan melalui proyek Community Water Services and Health Project (CWSHP) yang didanai dari Asia Development Bank (ADB). Program tersebut diperuntukkan untuk daerah-daerah pinggiran. Bentuknya pemberdayaan masyarakat terkait air bersih. Masyarakat mengambil opsi tentang air bersih dan sumber-sumbernya.

“Kami dari Dinas Kesehatan maupun konsultan memfasilitasi bagaimana cara membuatnya, bagaimana pembiayaan,” kata Rustami, Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Ketapang.

Program yang CWSHP untuk daerah-daerah pinggiran. Beberapa bentuk proyek tersebut berupa pembuatan sumur gali atau pipanisasi air dari sumber-sumber air. Setiap desa berbeda-beda disesuaikan potensi sumber air bersih dan keinginan masyarakat desa setempat.

“Yang sudah jalan kalau di hulu itu pakai sistem perpipaan. Kalau di daerah Durian Jaya, di Air Upas, menggunakan sumur bor. Air yang dihasilkan juga bagus. Untuk daerah Kuala Tolak, Satong, maupun Plansi, itu daerah-daerah yang dilintasi pipa PDAM. CWSHP tidak bisa dilakukan karena ada ketentuannya,” kata dia.

Meski proyek tersebut telah selesai 2011 lalu, ia berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti dengan membuat model-model yang sama. Pasalnya proyek CWSHP tersebut terbatas dan memiliki ketentuan-ketentuan. Tapi jika menggunakan dana dari daerah tentunya ketentuan-ketentuan tidak dapat dilakukan. Hanya saja, ia mengaku sampai saat ini belum ada respons dari pemerintah daerah.

“Diharapkan pemerintah daerah membuatkan model-model seperti itu. Tapi sampai saat ini tidak ada dari pemda. Kita hanya mengusulkan tapi tidak ada respons. Maksudnya setelah CWSHP ini selesai, dibuatlah melalui dana pemda ke daerah-daerah tadi itu. Kalau aturan dari CWSHP tidak boleh yang dilalui pipa PDAM, tapi kalau pemerintah yang biayai kan bisa saja. Maksudnya model-model seperti itu di-follow-up tapi pemda tak peduli,” sesalnya

Disinggung soal penyulingan air asin ke air tawar yang diusulkan Jamhuri Amir, Rustami mengaku itu bukanlah domain Dinas Kesehatan. Tapi pihaknya siap membantu soal teknis jika diperlukan. (kia)

Sumber: Equator-news.com
Rabu, 7 Maret 2012
Diakses: 21 Maret 2012 | 23:15
Didokumentasikan: 21 Maret 2012 | 23:15