Oleh: DR Erdi, M.Si.
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Tanjungpura Pontianak

Kalimantan Barat (Kalbar) merupakan salah satu daerah unik. Keunikan Kalbar, tidak saja dilihat dari aspek geografis, tetapi juga dari aspek demokrafis, ekonomis dan geopolitik. Saya menginventarisasi sebanyak lima perbedaan yang tampaknya tidak cukup kuat untuk menarik pusat dalam menata dan memajukan pembangunan di wilayah ini.

Selama ini, paradigma pembangunan wilayah yang dikembangkan oleh pusat lebih menonjolkan pertimbangan penduduk, sehingga daerah yang “tidak atau kurang” penduduknya, cenderung lambat dan bahkan terabaikan. Agar kebijakan dan program menjadi lebih polulis, maka pilihan pemerintah di tengah keterbatasan berbagai sumber daya, lebih diarahkan pada daerah yang padat penduduk. Bilamana penduduk yang mendiami suatu kawasan itu sedikit, maka gelar populis dimaksud tidak akan menggaung secara nasional, sehingga tidak akan berdampak pada status quo. Pada sisi lain, unsur yang sangat dibutuhkan oleh sebuah rezim adalah status quo dan keberlanjutan kekuasaan. Untuk menuju ke sana, salah satunya adalah dengan mempertahankan dan memeratakan keberhasilan pembangunan yang berbasis kepentingan rakyat. Pendek cerita, Provinsi Kalbar, yang notabene merupakan wilayah luas (seluas 147.307.00 Km2 dari luas total Indonesia: 1.910.931.32 Km2 ~ Setneg, 2010), tetapi hanya dihuni oleh 4.395.983 orang (dari 237.641.326 total penduduk Indonesia ~ BPS 2013), mudah-mudahan tetap menarik untuk “digarap” oleh pemerintah pusat!

Tulisan ini mencoba untuk mendialogkan sedikit best practice yang telah terjadi di wilayah perbatasan. Keberhasilan itu telah berdampak luas pada kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan yang dicapai melalui sedikit kebijakan populis dari pemerintah pusat. Dengan didorong oleh komitmen dari pemerintah daerah, sedikit kebijakan populis pusat itu menjadi pendongkrak bagi rakyat perbatasan untuk keluar dari kemiskinan yang selama ini menghimpit mereka.

Dengan demikian, kebijakan populis ini telah menjadi kado atas kesabaran, pengorbanan dan kesetiaan rakyat perbatasan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semoga, praktek ini dapat digulirkan tidak hanya dalam lingkup kawasan perbatasan di Kalbar, tetapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan.
Perbedaan dan keunikan Kalbar

Kembali ke persoalan awal, perbedaan pertama antara Kalbar dengan daerah provinsi Kalimantan lainnya (Kaltim, Kalteng dan Kalsel) adalah terpisahkannya Kalbar dari ketiga priovinsi di Pulau Kalimantan Indonesia. Hanya Kalbar yang tidak terhubung dengan ketiga provinsi itu, sehingga bilamana orang Kalbar hendak berkunjung ke Kaltim, Kalsel atau Kalteng, mereka harus terbang ke Jakarta terlebih dahulu. Wonderfull: biaya menjadi tidak murah dan jarak semakin panjang.

Kedua, secara demografis, sebagaimana diinventarisasi oleh Alqadrie (2002) solidaritas etnis di Kalbar juga berbeda dengan di ketiga wilayah provinsi di Pulau Kalimantan ini. Di Ketiga wilayah Kalimantan lainnya, solidaritas etnis mengecil dan terpencar menunjuk pada sub-sub kelompok etnik, sementara di Kalbar terus mengembang pada satu kelompok besar, bahkan, inventarisasi saya menyimpulkan bahwa solidaritas itu telah melewati batasan etnis dan kelompok kecil lainnya, sebagaimana terkandung dalam istilah “putera daerah” yang saya perspesikan lebih menunjuk pada upaya bersama dari masyarakat Kalbar untuk menuju sebuah masyarakat majemuk atau multikultur yang menghargai perbedaan dan perdamaian. Kondisi serupa ini, telah diadopsi oleh Kalteng pada 15 tahun belakangan ini. Oleh karena itu, solidaritas masyarakat Kalbar menjadi lebih besar dibanding dengan ketiga wilayah lainnya itu.

Ketiga, perbedaan secara geopolitik, bila di ketiga wilayah ini, orientasi ekonomi dan pembangunan merujuk pada model pembangunan di Jawa (terutama Jakarta dan Surabaya), sementara Kalbar lebih berorientasi pada Jakarta dan Sarawak. Contoh yang nyata adalah membanjirnya tourist asal Kalbar ke Jakarta dan Kuching saat liburan sekolah yang diikuti oleh keluarga dari Kuching yang berkunjung ke Kalbar juga saat libur sekolah (vocation) berlangsung.

Keempat, apiliasi politik nasional pada masyarakat Kalbar juga menunjukkan adanya perbedaan dengan ketiga provinsi lainnya, dan bahkan perbedaan itu juga terlihat pada tataran nasional. Salah satu fenomenanya adalah terlihat pada hubungan antara Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) dan Partai Demokrat (PD) yang pada tataran regional Kalimantan dan Nasional (kecuali Kalbar) tidak pernah “se-haluan”, maka di Kalbar, hubungan kedua partai ini saling berkolaborasi dan saling mendukung, meskipun keduanya memiliki basis suara masing-masing. Saya menyimpulkan: PDI-P dan PD di Kalbar hanya berbeda dalam karir politik dan kepartaian, tetapi menyatu dalam haluan politik (ideology politik). Sebuah pembalikan dari fenomena politik nasional.

Perbedaan kelima, adalah terkait dengan kawasan perbatasan. Bilamana perbatasan Kaltim dan Sabah yang terpisahkan oleh laut dan gunung, menjadikan pembatas alam sebagai isolator besar dan handal, sehingga kekuatan ekonomi Sabah tidak terlalu kuat “mencengkram” masyarakat Tarakan, terlibih Samarinda (Ibukota Kaltim) atau Balikpapan (Kota terbesar di Kaltim) yang memang terlalu jauh dari Kinabalu, Sabah. Sementara Kalbar, terhampar pada satu kawasan darat, hanya dipisahkan oleh koordinat latitude bumi, namun keduanya saling menapakkan pengaruh di kedua wilayah yang saling bersempadan ini. Meskipun dalam banyak hal, Sarawak lebih dominan menjadi pemenang dalam berbagai kompetisi ekonomi dengan masyarakat Kalbar, tetapi paling tidak, hubungan kedua wilayah ini sangat dekat; bahkan dalam beberapa kasus, kedua negeri yang berbeda negara ini, saling berbagi kesejahteraan. Salah satunya adalah urusan listrik di Wilayah Kecamatan Sajingan yang dipasok atau berasal dari SEB (Sarawak Energy Berhard) dan eksis hingga kini mengukir perbaikan kesejahteraan rakyat perbatasan.
Pelajaran dari Sajingan

Ketika bertanya kepada seorang mantan Bupati Sambas dua periode, masa jabatan 2001–2011 yang lebih akrab disapa, Pak Udde, beliau menunjukkan data kepada saya bahwa setelah jalan darat yang terbangun dan dioprerasikan dari Sambas–Sajingan, itu telah mengantarkan ekonomi masyarakat Sajingan menjadi lebih baik hingga 3–4 kali dari kondisi sebelumnya (baseline 2005). Kebaikan atau peningkatan itu terus terjadi secara simultan sehingga mengantarkan daerah Sajingan sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Sambas periode 2005–2011.

Kemudian, pada saat kuliah di Program Magister (S2) Ilmu Sosial tahun 2013, Pak Camat Sajingan, yang sekaligus menjadi mahasiswa saya pada program tersebut juga menunjukkan data seperti yang telah ditunjukkan oleh mantan Bupatinya itu, meskipun data dimaksud adalah data tahun 2012. Dengan data itu, saya menghitung bahwa pembangunan jalan darat dari Sambas ke Sajingan telah membawa perubahan perekonomian sebesar 7 persen per tahun, sementara World Bank (2008) hanya mematok pertumbuhan ekonomi di negeri berkembang, seperti Indonesia ini hanya sebesar 3,9 persen. Oleh karena itu, jalan darat di Sajingan telah meloncatkan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi 100 persen lebih cepat dan bersifat akumulatif dari kondisi normal tahun 2005.

Pak Camat Sajingan juga menuturkan bahwa pertama, tidak ada komoditas yang tidak berharga setelah jalan darat Sambas–Sajingan terbuka, meskipun badan jalan dimaksud masih jauh dari layak. Produksi masyarakat dapat mudah diangkut ke pasar Sambas, Sekura atau dibeli oleh pedagang di bibir pintu keluar border Sajingan. Kedua, hubungan dagang yang melibatkan masyarakat perbatasan di kedua negara juga meningkat dan menckup berbagai bidang usaha, mulai dari perdagangan komoditas hasil produksi, jasa reparasi (perbengkelan), angkutan, perdagangan umum dan lain-lain. Ketiga, tidak ada pengaruh negatif dari kondisi hubungan bilateral (Indonesia–Malaysia) dengan hubungan lokal antara masyarakat border di kedua wilayah ini. Semua berjalan di atas hubungan kekeluargaan dan kepercayaan serta dengan tidak meninggalkan prinsip bisnis yang saling menguntungkan yang telah mereka bangun selama ini.

Kemudian, pada tataran pelaku, salah satu informan yang saya coba hubungi melalui telepon adalah pelaku bisnis di Desa Sebunga. Pak Subot yang kemudian memanjangkan namanya dengan Sukses Buat Orang Tabah, tanpa ragu menjelaskan kepada saya bahwa volume perdagangan yang dia lakukan setelah jalan darat terbuka, baik dengan masyarakat Sajingan maupun dengan pedagang di Biawak, Malaysia, volumenya bisa mencapai seribu kali lebih banyak dari kondisi sebelum tahun 2005. Saat ini, Pak Subot telah memiliki kulkas, TV, mobil, truck dan telepon selular yang digunakan untuk menunjang usaha yang dilakoninya. Pendapatan per bulan Pak Subot sepuluh hingga lima belas kali besaran pendapatan seorang dosen bergelar doctor di Universitas. Sementara rumah yang ditinggalinya juga telah dilengkapi dengan berbagai peralatan elektronik sehingga Pak Subot dapat menikmati hidup dan kehidupan seribu kali lebih baik dari kondisi sebelum tahun 2005.

Lalu bagaimana dengan dampak listrik yang telah diperjuangkan oleh pemerintah daerah dengan kebijakan populis di daerah ini. Sebagaimana diketahui bersama bahwa kebijakan listrik nasional untuk Sajingan, tidak terjadi seperti di daerah lain di Indonesia. Kebijakan ini adalah satu-satunya dan bahkan disebut pengecualian, sehingga menjadi fenomena unik.

Sebelumnya, kebijakan elektrifikasi perbatasan dengan system jual beli ini telah diperdebatkan oleh banyak kalangan. Diantara mereka yang mendebat, pernah menulis sindiran pedas di berbagai situs internet, seperti “Indonesia Negaraku, dari Malaysia Listriknya”; “Indonesia Negaraku, Malaysia Produk Sehari-hariku”; “Gawat! PLN Impor Listrik dari Malaysia” dan lain-lain; yang kesemuanya dapat ditelusuri dan dibaca melalui internet. Tidak ada satu pihakpun yang mendukung kebijakan jual beli energy, kecuali Gubernur Kalbar dan Pemda Sambas pada waktu itu.

Namun, semua sindiran dan kritik sinis serta keberatan itu tidak sedikitpun menggoyahan komitmen pemimpin daerah ini, bahwa apapun kata orang, karena ini adalah kebutuhan masyarakat dan oleh karenanya pemerintah harus berbuat yang terbaik untuk rakyat.

Alhasil, kebijakan ini, sukses menerangi sebanyak tiga desa di wilayah Sajingan. Kembali Pak Camat Sajingan menyatakan bahwa ketiga desa yang aliran listrinya berasal dari SEB tidak ada masalah. Bahkan, Pak Camat menyatakan ketiga desa yang telah dialiri listrik SEB ini tidak terkena krisis energy nasional, dimana meskipun listrik kita sering byar pet, maka listrik di Sajingan “terus terang, terang terus”. Hubungan bilateral juga tidak berpengaruh pada hidup matinya listrik di Sajingan. Dengan kebijakan “ngotot sang Gubernur” kini masyarakat di Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas hingga kini terus dapat menikmati alisran listrik secara berkelanjutan dan dapat menikmati hidup mereka secara berkualitas.

Kebijakan populis seperti ini tidak mungkin terwujud bilamana pemimpin daerah ini tidak “ngotot dan tidak keras kepala” dalam memperjuangkan kepentingan rakyat daerah di mata pemerintah pusat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan, sebagai seorang murni akademisi, saya salut atas komitmen dari pemimpin daerah ini, bukan hanya status quo yang ingin dipertahankan, tetapi lebih dari itu, yakni kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.

Komitmen seperti yang telah diperlihatkan dan diperankan oleh pemimpin dari daerah Kalbar ini telah memberi pembelajaran berharga pada dunia praktis dengan pembuktian teori yang selama ini diyakani oleh kelompok akademis bahwa politik yang sebenarnya adalah mewujudkan kesejahteraan dan bukan melanggengkan status quo; namun status qou adalah kado atau konsekwensi dari kinerja pemimpin yang sukses dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sumber: Rakyat Kalbar
Jumat, 7 Juni 2013