Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2019, terdiri dari:

  1. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  2. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
  3. Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari:

  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  5. Dinas Sosial;
  6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  9. Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  15. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
  16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  17. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  18. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  19. Dinas Perkebunan;
  20. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  22. Satuan Polisi Pamong Praja.

Badan Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
  3. Badan Pendapatan Daerah;
  4. Badan Kepegawaian Daerah;
  5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  6. Badan Penelitian dan Pengembangan;
  7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  8. Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
  9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  10. Badan Penghubung.