Tidak bijaksana jika pemerintahan di daerah terlalu banyak menuntut.

PONTIANAK – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal pemilihan Provinsi Kalimantan Barat, H Ishak Saleh, menilai kalangan pemerintahan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun pemerintahan otonom yang berhadapan langsung dengan negara lain, kurang inovatif di dalam menangani kawasan perbatasan.

Kepada SH, Selasa (12/11), H Ishak Saleh mengatakan, dalam banyak kunjungan kerja ke daerah perbatasan di seluruh provinsi, DPD menemukan fakta pemerintahan di daerah melihat pembangunan kawasan perbatasan identik dengan ketersediaan dana pemerintah pusat secara memadai.

“Kesannya pemerintahan di daerah hanya mau kerja kalau ada uang. Akibatnya, program pemberdayaan masyarakat berupa meningkatkan harga diri di dalam menggali potensi yang ada di lingkungan sekitar, kurang diperhatikan,” kata Ishak Saleh.

Diungkapkan Ishak, hal terpenting diperhatikan di kawasan perbatasan adalah okupasi efektif terhadap kawasan terdepan Indonesia, seperti membenahi permukiman, ada simbol-simbol negara, dan pembangunan tugu yang menunjukkan wilayah dimaksud wilayah Indonesia.

Jika pembangunan kawasan perbatasan selalu diukur dengan uang, menurutnya, sampai kapan pun penanganan perbatasan tidak akan pernah tuntas. Padahal, kucuran dana pemerintah pusat disalurkan sangat tergantung dari program partisipatif yang disusun pemerintahan di daerah.

“Tidak bijaksana jika pemerintahan di daerah terlalu banyak menuntut, tapi program aplikatif kurang mendukung. Di sejumlah daerah yang aparatnya kreatif selalu mendapat apresiasi yang sangat baik dari pemerintah pusat. Tunjukkan dulu apa yang akan dikerjakan, baru menuntut masalah anggaran. Pemerintahan di daerah jangan terkesan cengeng,” kata Ishak Saleh.

Salah satu karakteristik wilayah perbatasan, terutama perbatasan darat, menurut Ishak, penduduknya sangat jarang. Ini sebetulnya bisa dijadikan peluang untuk memanfaatkan lahan untuk menggalakkan sektor pertanian dengan memilih komoditas yang laku di tingkat pasar.

Dia menjelaskan, karena melihat permasalahan yang ada, DPD sangat berkepentingan agar dibuat produk hukum berupa undang-undang yang mengatur masalah penanganan perbatasan dengan negara lain. Undang-undang pengelolaan daerah perbatasan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, tanggal 15 November 2008 tentang Batas Wilayah Negara.

Ishak menuturkan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010, tanggal 28 Januari 2010, nantinya statusnya dinaikkan menjadi Kementerian Pengelolaan Daerah Perbatasan.

Sumber: Sinar Harapan, Aju | Rabu, 13 November 2013 – 13:22 WIB
Diunggah: 03 Desember 2013 | 08:11 WIB