Izin adalah persetujuan atau otorisasi yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu. Izin dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis. Namun, dalam Hukum Administrasi Negara, izin harus hestanto tertulis. Hal ini berkaitan dengan apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (beschicking) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan.
Ada beberapa alasan mengapa izin harus tertulis. Pertama, izin tertulis dapat membantu mencegah konflik dan salah paham. Dengan izin tertulis, semua pihak yang terlibat dapat mengetahui apa yang telah disetujui. Hal ini membuat semua pihak yang terlibat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka.
Kedua, izin tertulis dapat menjadi alat bukti yang kuat. Jika terjadi sengketa, izin tertulis dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menyelesaikan masalah. Hal ini penting karena izin tertulis dapat menyediakan bukti yang kuat bahwa semua pihak telah menyetujui kesepakatan.
Ketiga, izin tertulis dapat membantu meningkatkan kepercayaan antara pihak yang terlibat. Dengan izin tertulis, semua pihak yang terlibat dapat mengetahui bahwa mereka telah menyetujui kesepakatan. Hal ini membuat semua pihak yang terlibat dapat mengetahui bahwa mereka telah menyetujui kesepakatan yang telah disepakati.
Keempat, izin tertulis dapat membantu meningkatkan keamanan. Dengan izin tertulis, semua pihak yang terlibat dapat mengetahui bahwa mereka telah menyetujui kesepakatan yang telah disepakati. Hal ini membuat semua pihak yang terlibat dapat merasa aman karena mereka tahu bahwa mereka telah menyetujui kesepakatan yang telah disepakati.
Kesimpulannya, izin harus tertulis karena dapat membantu mencegah konflik dan salah paham, menjadi alat bukti yang kuat, meningkatkan kepercayaan antara pihak yang terlibat, dan meningkatkan keamanan. Oleh karena itu, izin harus tertulis agar semua pihak yang terlibat dapat merasa aman dan nyaman.