Pontianak – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah Kalbar tahun anggaran 2012. Dokumen Hasil Pemeriksaan BPK tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalbar oleh Ketua BPK RI, Rizal Djalil kepada Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH di ruang Balairung Sari DPRD Kalbar, Kamis (4/7).

Rizal Djalil mengatakan, laporan keuangan pemerintah daerah Kalbar tahun 2012, telah diperiksa selama dua bulan dengan anggaran sebesar Rp2,8 triliun dan realisasinya mencapai Rp2,9 triliun. “Pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov Kalbar memakan waktu dua bulan. Anggaran tahun 2012 hampir Rp2,8 triliun, sedangkan realisasi pendapatan mencapai Rp2,9 triliun atau 1,01 persen. Kami menemukan ada kehati-hatian dan efisiensi dalam membelanjakan anggaran dan PAD dengan realisasi 40 persen atau Rp1,1 triliun, sedangkan pendapatan transfer dari pusat Rp1,2 triliun dan pendapatan lainnya Rp500 miliar,” kata Rizal.

Dikatakannya, sampai saat ini, total aset Kalbar mencapai Rp2,5 triliun, berupa aset tetap, tanah, peralatan dan mesin, jalan dan jaringan instalasi, gedung dan konstruksi. Persentase realisasi belanja pegawai di Kalbar merupakan yang paling rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, yakni belanja pegawai hanya 20 persen atau sekitar Rp500 miliar. Adapun belanja barang Rp780 miliar dan belanja hibah Rp345 miliar. “BPK tidak ragu-ragu memberikan opini WTP kepada Kalbar. Dengan opini bagus ini, Pemprov Kalbar bisa menerbitkan obligasi,” jelasnya.

Dia menegaskan, diraihnya opini WTP oleh Pemprov Kalbar tentu memberikan benefit bagi Provinsi Kalbar, di mana tidak semua provinsi di Kalimantan meraih opini tersebut.

“Hanya Kalbar satu-satunya provinsi di Kalimantan yang menerima opini WTP. Dan Provinsi ke-3 di wilayah regional VI setelah NTB dan Sulsel. WTP didapatkan dengan kerja keras dan BPK cukup keras dan tajam menerapkan standar operasional prosedur (SOP) itu,” ujar Rizal.

Opini WTP dinilai memiliki korelasi positif terhadap angka pengangguran dan kemiskinan di Kalbar, serta pengelolaan uang negara yang dilakukan dengan benar untuk masyarakat di wilayah itu. Dikatakannya, sepanjang Kalbar berdiri, ini kali pertama mendapatkan opini WTP.

“Jadi ini memang sesuatu yang bersejarah dalam konteks tata kelola keuangan pemerintahan Kalbar. Sejak provinsi ini didirikan, baru kali ini mendapatkan opini WTP,” katanya.

Dia menilai bahwa pemerintahan Kalbar terus melakukan pembenahan, terutama dalam menata aset daerah. “Kalbar akan semakin membaik. Saya ingat betul waktu pertama kali datang ke sini, begitu besar masalah aset. Ada gedung, ada tanah dan sebagainya yang nggak jelas. Namun sekarang sudah terselesaikan,” katanya.

Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan, opini WTP yang diraih Kalbar dari BPK tersebut membutuhkan proses panjang. “WTP ini didapat bukan dengan tiba-tiba. Bukan seperti jatuh dari langit. Sejak periode pertama menjabat sebagai gubernur dan sampai terakhir menjabat sebagai gubernur baru dapat barang ini. Untung saya terpilih lagi periode kedua,” kata Cornelis.

Diraihnya opini WTP kata dia, juga berkat kerja keras semua perangkat daerah di Kalbar.

“Opini ini juga diraih berkat kerja keras dan dukungan bersama, termasuk SKPD, DPRD Kalbar dan DPR RI. Sinergi kelola keuangan dengan baik dan benar karena dengan WTP, akan memacu kerja yang lebih baik dan semakin baik lagi di tahun depan,” ujar Cornelis.

Upaya yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar, kata Cornelis, bukan hanya mengelola aset semata, tetapi sepenuhnya berkomitmen untuk mengelola pemerintahan Kalbar rasa tanggungjawab.

“Tentu sikap yang kita tunjukkan, bahwa dalam mengelola pemerintahan bukan hanya keuangan saja, tapi dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab, kita berbuat untuk Kalbar,” ungkapnya.

Kedepannya kata, Cornelis pemerintahan Kalbar harus semakin baik dari sebelumnya.

“Dengan cara apa kita mensyukurinya, yaitu dengan tahun depan kita harus semakin lebih baik lagi, pemerintahan kita ini “Best of The Best” kata orang Amerika,” tegas Cornelis.

Reporter: Andreas, Editor: Hamka Saptono
Sumber: Rakyat Kalbar
Jumat, 5 Juli 2013