Kapan RAPBS Disusun?
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mengatur anggaran sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap Tahun Anggaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal.
Kapan RAPBS harus disusun? Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 21 Tahun 2018 tentang RAPBS, RAPBS harus disusun sebelum 1 April setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran sekolah tersedia sebelum Tahun Anggaran dimulai.
Setelah RAPBS disusun, dokumen ini harus disetujui oleh Kepala Sekolah dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan, RAPBS harus disahkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur.
Setelah RAPBS disahkan, sekolah dapat menggunakan anggaran yang tersedia untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. RAPBS juga bisa digunakan sebagai dasar untuk mengatur alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan sekolah, seperti pengadaan buku, peralatan, dan pemeliharaan gedung.
RAPBS juga bisa digunakan untuk mengatur alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, seperti peningkatan kualitas guru, peningkatan kualitas layanan pendidikan, dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Ketika RAPBS disusun, Kepala Sekolah harus memastikan bahwa anggaran yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang tersedia bisa digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah.
Kesimpulannya, RAPBS perlu disusun pada setiap Tahun Anggaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasi anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal. Berdasarkan Permendikbud Nomor 21 Tahun 2018, RAPBS harus disusun sebelum 1 April setiap tahun. Setelah RAPBS disusun, dokumen ini harus disetujui oleh Kepala Sekolah dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan, RAPBS harus disahkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur.