PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis MH, telah mengusulkan secara resmi perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah, sebagai dukungan terhadap program pembakuan nama rupabumi dan toponimi (ilmu penamaan).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Provinsi Kalbar, Johanes Numsuan Madsun, kepada SH, Selasa (29/10), mengatakan usulan sudah disampaikan Gubernur Kalbar kepada Kementerian Dalam Negeri belum lama ini. Pilihan perubahan nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah, mengacu pada asal-usul Kota Mempawah yang sekarang dikenal sebagai ibu kota Kabupaten Pontianak. Nantinya, ibu kota Kabupaten Mempawah tetap di Kota Mempawah.

Menurut Numsuan, dalam program pembakuan nama rupabumi menggariskan proses penamaan provinsi, kabupaten, kota, dusun, kecamatan, kelurahan, gunung, laut, danau, lembah, ngarai, bukit, kawasan hutan, sungai, mungguk, gedung, selat, tanjung, jalan, gang, rukun tetangga, rukun warga, dan lubuk mengacu kepada sejarah penamaan oleh warga lokal.

Pembakuan nama rupabumi berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 4 Tahun 1974. Resolusi PBB yang ditindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi pada masing-masing provinsi, kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Provinsi dan Panitia Kabupaten/Kota.

Mendagri Gamawan Fauzi melayangkan Surat Edaran Nomor 900/1178/PUM tanggal 5 April 2013, serta ditindaklanjuti Gubernur Kalbar Drs Cornelis MH, melalui surat Nomor 125.1/0129/Pem-C, tanggal 17 Januari 2012, disusul surat Nomor 125.1/1196/Pem-C, tanggal 19 April 2013 yang menginstruksikan bupati dan wali kota di Kalbar tentang dukungan alokasi dana kegiatan pembakuan nama rupabumi.

Numsuan mengungkapkan, nama tempat tidak harus diartikan nama permukiman (nama tempat tinggal), tetapi nama unsur geografi yang ada di suatu tempat (daerah), seperti sungai, bukit, gunung, pulau, dan tanjung.

Unsur-unsur ini dikenal secara luas sebagai unsur topografi. Manusia yang bermukim pertama kali di suatu wilayah tentunya memberi nama pada tempat unsur-unsur geografis di lingkungannya. Nama berdasarkan yang dilihatnya dan dijamin betul sebutannya, untuk selanjutnya terekam dalam ranah psikologis komunitas masyarakat lokal.

“Penulisan dan penyebutan dalam dokumen resmi juga mesti ada jaminan tetap, mengacu kepada sebutan yang benar oleh masyarakat lokal. Banyak sekali nama wilayah di Kalimantan Barat tidak mengacu kepada kearifan lokal, sehingga secara bertahap nanti diubah, sesuai usulan resmi kepala pemerintahan otonom,” kata Numsuan.

Sumber: Sinar Harapan, 30 Oktober 2013, Aju
Didokumentasikan: 22-03-2014 | 09:18 WIB