pinoh_hulu
Lanskap-lanskap di Pinoh-Hulu (Bagian Barat Borneo)
Pengarang: J.P.J. Barth Subjek: Sejarah Penerbit: Pohon Cahaya Tahun: 2020 ISBN: 978-602-0833-40-8 Halaman: 72 Pages Dimensi:
Deskripsi:

Daerah Pinoh ini dihuni oleh orang Dayak dan orang Melayu (ada juga orang Dayak yang masuk Islam, yakni orang Jungkau dan Kebahan). Orang Dayak dibagi dalam dua golongan, yakni Dayak Mardeka dan Dayak Serah yang adalah penduduk asli Pinoh.

Tulisan ini memberikan gambaran perihal wilayah Bagian Barat Borneo, khususnya daerah Pinoh. Pembagian wilayah di daerah ini pada waktu itu sangat diwarnai oleh kepentingan akan hasil alam, politik dan pemerintahan sehingga dalam pembagian wilayah ini terjadi caplok-mencaplok perbatasan, khususnya antara wilayah Pinoh dan Sintang. Karena itu, penentuan batas terkadang dilakukan secara sepihak.

Daerah Pinoh secara umum dapat dikatakan sebagai daerah yang subur dan relatif aman dari bencana banjir. Karena itu, wilayah ini menghasilkan banyak komoditi seperti padi, karet (getah), tengkawang, kayugaharu, dan lilin. Demikianpun, dalam hal peternakan sangat banyak dijumpai sapi dan kerbau, baik kepunyaan orang Melayu maupun Dayak. Daerah Pinoh, khususnya Sei Pinoh, menjadi jalur perdagangan di mana hasil-hasil dari daerah itu dijual ketempat-tempat lain dan juga arus masuknya barang-barang dari tempat lain. Perdagangan diperankan oleh orang-orang Cina.

Daerah Pinoh ini dihuni oleh orang Dayak dan orang Melayu (ada juga orang Dayak yang masuk Islam, yakni orang Jungkau dan Kebahan). Orang Dayak dibagi dalam dua golongan, yakni Dayak Mardeka dan Dayak Serah yang adalah penduduk asli Pinoh.

Sementara orang Dayak Mardeka umumnya berasal dari Sintang. Perpindahan terjadi karena penugasan dan juga karena perkawinan. Dalam masyarakat Dayak dikenali beberapa gelar seperti: macan, temenggung, patik, petinggi dan kenduruhan.

Daerah Pinoh, dalam artian tertentu, adalah daerah yang berdaulat. Mereka dibiarkan mengatur daerahnya oleh pemerintahan di Sintang dan Kotawaringin. Namun, hal ini berdampak buruk juga bagi mereka karena raja-raja (yang adalah kepala-kepala kampong) menentukan peraturan dan hukum secara sewenang-wenang. Hal itu nampak dalam hukuman yang diberikan oleh orang yang melakukan kesalahan dikenai denda yang sangat menekan dan menindas. Penyelesaian ini juga seringkali diakhiri dengan senjata.

Besar harapan kami bahwa terjemahan dari tulisan dari J.P.J. Earth ini membantu siapapun untuk memahami situasi pada waktu silam yang kiranya dapat menjadi pengetahuan tetapi juga menjadi suatu pembelajaran untuk memahami daerah ini pada saat ini sehingga kebijakan-kebijakan benar mendatangkan kesejahteraan dan kehidupan bagi semua.