Masyarakat adat Dayak menggantungkan hidupnya pada hutan. Saat perkebunan datang dan penebangan liar marak. Akankah adat mereka bertahan?

PUTUSSIBAU – Menyusuri wilayah Kecamatan Empanang, Kecamatan Puring Kencana dan Kecamatan Badau, kawasan perbatasan dengan Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, kita akan disuguhi pemandangan perkebunan kelapa sawit seluas mata memandang.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kantuk dan Empanang, terutama di areal perhuluan sebagai sumber resapan yang dulunya hutan belantara, sumber pangan masyarakat Dayak Iban dan Dayak Kantuk secara tradisional, telah berubah menjadi tegakan pohon kelapa sawit.

Saat SH menyusuri kawasan tersebut, akhir Juni lalu, sebagian hutan baru saja digunduli. Areal baru perkebunan sawit hendak dibuka. Pembukaan meluas hingga pinggir sungai yang sebetulnya dilarang sesuai ketentuan resmi pemerintah.

Akibatnya, kawasan resapan DAS Empanang dan Kantuk menjadi keruh. Airnya yang dulu jernih dan bening, sekarang berubah keruh dan kecokelatan. Ikan enggan hidup, masyarakat kehilangan pasokan air bersih, dan banyak warga yang mengeluhkan gatal di tubuh akibat mandi air sungai.

“Dampak lain, warga kesulitan mendapat pasokan pangan secara tradisional, karena hutan yang dulunya dijadikan tempat berburu, meramu dan mencari ikan, sudah berubah menjadi areal perkebunan kelapa sawit,” kata Antonius Suring (72), Ketua Dewan Adat Dayak Kantuk Kecamatan Empanang.

Suring mengenang, sebelum perkebunan sawit masuk, sekali ia menebar pukat ke sungai, berkilo-kilo ikan bisa ia tangkap dalam setengah hari. Kini, seharian penuh ia menebar pukat, hanya dua ikan yang bisa ia bawa pulang. Kini, areal hutan tempat mereka biasa membuka ladang, makin hari makin menyempit karena tergusur lahan sawit. Beberapa warga di Desa Nanga Kantuk, satu-satunya desa di Kecamatan Empanang yang masih mempertahankan wilayahnya dari pembukaan areal perkebunan, akhirnya satu demi satu menyerahkan ladang miliknya dijadikan areal perkebunan karena merasa tak punya pilihan lain.

Kondisi ini ironis jika melihat Kecamatan Empanang, Kecamatan Badau dan Kecamatan Puring Kencana terletak di Kabupaten Kapuas Hulu yang sejak 2005 ditetapkan sebagai kabupaten konservasi dan masuk dalam areal the Heart of Borneo (HoB).

HoB merupakan program konservasi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan, yang juga mencakup sebagian wilayah Brunei Darussalam.

Koordinator World Wildlife Fun (WWF) Indonesia Program Kalimantan Barat Hermayani Putera, mengatakan, konsekuensi masuknya Kapuas Hulu dalam HoB adalah seluruh pembangunan ekonomi di kawasan tersebut harus bersumber kepada kearifan dan kebudayaan lokal, dalam rangka mengeliminasi dampak negatif pemanasan global atau global warning.

Dengan demikian, kegiatan ekonomi berbasis padat modal, mesti konsisten terhadap tata ruang. Artinya, komoditas perkebunan yang dikembangkan, mesti ada jaminan jenisnya masuk di dalam kategori tanaman kehutanan, seperti karet, kopi, cokelat, petai, nangka, dan tanaman kehutanan lain yang bernilai ekonomi tinggi.

“Tapi, di Kecamatan Empanang, Kecamatan Puring Kencana dan Kecamatan Badau yang selama ini dikenal sebagai sumber resapan air Sungai Kapuas dan Taman Nasional Danau Sentarum, ternyata telah disulap menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Ini permasalahan serius,” kata Soenarno, pengamat kehutanan di Pontianak.

Menurut Soenarno, perkebunan kelapa sawit di areal yang sudah ditetapkan menjadi HoB merupakan pelanggaran serius terhadap tata ruang. Komoditas kelapa sawit bukan jenis tanaman kehutanan, sehingga pada dasarnya perkebunan kelapa sawit tidak boleh dibangun di Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah ditetapkan menjadi kawasan konservasi dan HoB.

“Ini bentuk inkonsistensi tata ruang yang berpotensi kepada pelanggaran tindak pidana, baik oleh pemerintahan otonom sebagai pemberi izin maupun oleh investor,” kata pensiunan pejabat struktural Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat ini.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu sekarang ini merupakan tantangan terbesar di dalam menjabarkan program HoB. Kerusakan ekologi di Indonesia mencapai 1,8 juta hektare per tahun. Itu berarti deforestasi di Indonesia berada di nomor urut kedua terparah di dunia, setelah Brasil yang mencapai 3,1 juta hektare per tahun.

Khusus di Kalimantan, kerusakan areal hutan lindung sudah mencapai 12,6 juta hektare. Sementara itu, alih fungsi hutan di Kalimantan yang tidak sesuai peruntukan mencapai 14,6 juta hektare. Komitmen pemerintah Indonesia memang ditunggu. Namun, kesadaran komunitas adat untuk menjaga hutan dan keberlanjutan ekologi juga menjadi poin penting.

“Uang bisa habis dalam sekejap, sementara sungai kami tercemar dan tidak ada lagi hutan tempat berladang. Kami kehilangan tanah selamanya. Makan apa anak cucu nanti?” tutur Clemens Junjung (54), warga Nanga Kantuk yang menolak menyerahkan lahannya untuk perkebunan sawit. Baginya, tanah dan sungai adalah sumber pangan yang tak akan habis digali, selama dikelola dengan adat yang baik.

Kutuk Leluhur
Bagi masyarakat Dayak, hutan adalah warisan leluhur di mana sumber kehidupan datang dari sana. Untuk itu hutan harus tetap dipertahankan sebagai warisan, sebagai bekal hidup anak cucu. Karena itu, apa pun yang dapat merusak hutan, harus dihentikan. Jika membiarkan hutan rusak dan hancur maka akan datang kutuk dari leluhur.

“Hutan tempat kami berladang akan habis, sungai pun tercemar, maka tak ada yang bisa kami wariskan bagi anak cucu kami. Kalau itu kami biarkan maka kami akan kena kutuk leluhur,” ungkap Suring.

Ia menambahkan, atas dasar ketakutan kepada kutuk leluhur itu, Desa Nanga Kantuk masih berusaha mempertahankan wilayahnya dari gusur perkebunan kelapa sawit.

Antonius mengatakan, pada setiap kesempatan ia selalu berpesan kepada masyarakat di sana, bahwa sejak dulu leluhur setengah mati mempertahankan tanah, sungai, dan hutan. Karena itu, akan menjadi dosa yang sangat besar jika para penerus yang ada kini tidak memedulikan itu semua, dan membiarkan sawit merusak alam mereka. “Itu dosa besar, bukan dosa biasa. Itu bisa menjadi kutukan dari leluhur buat kita,” tuturnya.

Ia menambahkan kutukan itu bisa berbentuk musibah atau apa pun yang tidak pernah dibayangkan manusia. Menurut Suring, ketakutan akan kutuk adalah satu-satunya pegangan masyarakat Dayak Kantuk di sana menolak segala macam tawaran perusahaan untuk membuka perkebunan sawit.

Ia menyebutkan, di Desa Nanga Kantuk sampai saat ini ada sekitar 15.000 hektare tanah yang masih bisa dipertahankan dan tidak terkena ekspansi kebun kelapa sawit. Sementara itu, di desa-desa sekitarnya kebun kelapa sawit sudah berdiri mengelilingi desa mereka. “Hanya di sini yang bisa kita pertahankan, sedangkan di kanan kiri sudah perkebunan semua,” ujarnya.

Aturan tidak menyerahkan lahan kepada perkebunan juga dituangkan dalam sanksi adat. Seseorang yang menyerahkan tanah untuk sawit maka akan terkena sanksi pamali, orang tersebut tidak akan diperbolehkan bekerja di wilayah itu lagi.

“Selain itu akan dilihat apakah di lahan yang diserahkan terdapat tanaman. Kalau ada maka juga akan dikenai sanksi denda uang dengan nominal yang sudah ditentukan,” katanya.

Suring memaparkan, untuk satu tanaman yang ada di lahan yang dijual, si pemilik lahan dapat dikenai sanksi hingga Rp 1 juta, tergantung jenis alat yang dipakai untuk merusak tanaman di dalam lahan tersebut. “Kita lihat alat yang digunakan. Kalau pakai parang, efek kerusakan tentu tidak sebesar efek kerusakan akibat alat berat. Itu pun jadi pertimbangan,” ucapnya.

Secara pribadi Suring menyadari betul efek kerusakan lingkungan akibat kebun kelapa sawit. Ia mengungkapkan, akibat kebun kelapa sawit di desa-desa sekitarnya, kini air sungai mereka yang selama ini dijadikan sumber air bersih telah tercemar pupuk dan bahan kimia. Mereka pun tidak dapat lagi menggunakan air sungai.

Situasi Sulit
Menurutnya, perusahaan sawit ini bisa menggunakan berliter-liter bahan kimia untuk sawit mereka. Hal inilah yang menyebabkan sungai jadi keruh dan cepat kering lantaran tidak ada lagi resapan air. Ia berujar, sebelum ada kebun sawit, walaupun kemarau ia dapat menangkap ikan hingga belasan kilo. Saat ini, sehari penuh di sungai, paling-paling hanya dapat menangkap dua ekor ikan. “Air sungai pun tidak bisa diminum. Kalau kita minum tuak masih lebih untung, paling-paling mabuk, sedangkan minum air sungai, kita bisa mati,” keluhnya.

Ditemui secara terpisah, Kepala Desa Nanga Kantuk, Sudirman, mengatakan saat ini ada sekitar 15.000 hektare lahan hutan tutupan yang masih bertahan di desa mereka. Kendati demikian, ia mengaku tidak tahu persis sampai kapan masyarakat Dayak Kantuk di sana mampu mempertahankan itu semua. Hal ini disebabkan seluruh desa yang mengelilingi mereka telah dipenuhi perkebunan kelapa sawit dan berdampak pada sumber-sumber kehidupan masyarakat di sana.

Ia menjelaskan, desa yang dihuni 400 jiwa suku Dayak Kantuk itu dikelilingi empat desa. Di sisi utara terdapat Desa Kumang Jaya. Di sisi selatan terdapat Desa Keling Panggau. Di sisi barat terdapat Desa Laja Sandang dan di sisi timur ada Desa Bajau Andai. “Desa-desa ini semua sudah membuka sawit sejak lima tahun lalu. Jadi, satu-satunya yang belum buka itu Desa Nanga Kantuk. Tapi, kami terkena imbas kerusakan karena kami berada di tengah-tengah,” Sudirman menerangkan.

Menurutnya, air sungai yang tak lagi dapat digunakan karena kebun sawit membuat masyarakat seperti terkurung kelaparan. Untuk mendapatkan air bersih mereka harus membayar mahal, karena air tersebut dipasok dari jauh. Selain itu, satu-satunya akses jalan yang dianggap cukup baik untuk dilintasi adalah akses jalan perkebunan. Sudirman berpendapat, ketidaknyamanan itu pula yang membuat sebagian masyarakat di Nanga Kantuk mulai menyerah dan menjual lahan mereka.

“Kami terdesak, kami terkurung. Kalau dulu mana pernah kami keluar uang buat air. Sekarang kami harus membeli air. Mencari ikan di sungai juga susah. Lantas apa kami harus bertahan akan semua ini,” keluh Sudirman.

Ia menambahkan, mereka yang bertahan dan tidak menjual lahannya memang masih dapat menyadap karet. Namun, tidak adanya akses jalan yang baik membuat harga karet di sana separuh lebih rendah ketimbang harga pasaran.
Situasi tersebut benar-benar membuat masyarakat di sana sulit.

Karena itulah Sudirman mengatakan tetua adat di sana kini tidak dapat melarang masyarakat yang ingin menyerahkan lahannya kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. “Memang ada risiko ke depan ketika kami biarkan sawit itu merajai lahan kami. Tapi apa daya, masyarakat juga perlu mencari pemasukan ekonomi. Kami tidak bisa paksakan lagi sanksi-sanksi adat ataupun kutukan dari leluhur kami. Karena kalau bertahan, kami harus melawan segala kondisi yang tidak bisa kami atasi,” katanya.

Ia berpendapat, kegigihan masyarakat di Desa Nanga Kantuk memperjuangkan hutan dan air hanya dapat bertahan jika pemerintah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan di desa itu. Paling tidak, kata Sudirman, pemerintah harus menyediakan sarana air bersih dan membangun akses jalan yang memadai. “Kalau dua hal pokok itu disediakan pemerintah, saya yakin masyarakat di sana tidak akan menyerah,” ucapnya.

Berjarak tiga jam berkendara dari Nanga Kantuk, di Dusun Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embaloh Hulu, tokoh adat Dayak Iban yang juga pejuang lingkungan Apay Janggut, berharap masyarakat adat di Nanga Kantuk tak menyerah. “Jangan sampai kita main dadu untuk anak cucu kita,” ujarnya.

Sumber: Sinar Harapan, Aju dan Jenda Munthe – Rabu, 17 Juli 2013 | 10:49:00 Wib
Diunggah: 04 Desember 2013 | 11:15