Pada 2 Januari 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan imbauan agar guru dan kepala sekolah tidak lagi menjadi bendahara atau pemegang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini merupakan langkah yang diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa dana BOS disalurkan dengan tepat sesuai dengan tujuan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menghilangkan kewajiban guru dan kepala sekolah untuk menjadi bendahara atau pemegang dana BOS, diharapkan akan mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana BOS.
Kebijakan ini juga akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah. Dengan mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana BOS, guru dan kepala sekolah dapat lebih fokus pada tugas mereka sebagai pendidik dan pengelola sekolah. Ini akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah, karena guru dan kepala sekolah dapat lebih fokus pada tugas mereka sebagai pendidik dan pengelola sekolah.
Selain itu, kebijakan ini juga akan membantu meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS. Dengan menghilangkan kewajiban guru dan kepala sekolah untuk menjadi bendahara atau pemegang dana BOS, maka pengelolaan dana BOS akan lebih transparan dan akuntabel. Ini akan membantu mencegah penyalahgunaan dana BOS dan memastikan bahwa dana BOS disalurkan dengan tepat sesuai dengan tujuan dan tujuan yang telah ditetapkan.
Dari sini, dapat disimpulkan bahwa guru dan kepala sekolah tidak lagi diizinkan untuk menjadi bendahara atau pemegang dana BOS. Ini merupakan langkah yang diambil oleh Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan menghilangkan kewajiban guru dan kepala sekolah untuk menjadi bendahara atau pemegang dana BOS, diharapkan akan mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana BOS. Selain itu, kebijakan ini juga akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah dan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS.