Apa Arti Materai 10000?
Materai 10000 adalah tarif bea materai yang dikenakan untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5 juta. Bea materai ini merupakan salah satu bentuk pajak yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia. Bea materai ini diatur dalam Undang-Undang Bea Materai (RUU Bea Materai) yang diterbitkan pada tahun 2019.
Menurut RUU Bea Materai, pasal 3, dokumen yang dikenakan tarif bea materai Rp 10.000 adalah dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5 juta, yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau berisi kesepakatan yang mengikat antara pihak-pihak yang berkepentingan.
Bea materai ini juga dikenakan untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang yang lebih kecil dari Rp 5 juta, namun dengan syarat bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh dua orang atau lebih. Bea materai juga dikenakan untuk dokumen yang ditandatangani oleh satu orang, namun dengan syarat bahwa dokumen tersebut ditandatangani di depan pejabat pemerintah yang berwenang.
Bea materai ini juga dikenakan untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang yang lebih kecil dari Rp 5 juta, namun dengan syarat bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh dua orang atau lebih. Bea materai juga dikenakan untuk dokumen yang ditandatangani oleh satu orang, namun dengan syarat bahwa dokumen tersebut ditandatangani di depan pejabat pemerintah yang berwenang.
Bea materai ini bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah, dan juga untuk mencegah penyalahgunaan dokumen yang ditandatangani. Dengan dikenakannya tarif bea materai, maka dokumen yang ditandatangani akan memiliki nilai legal yang lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dokumen.
Dengan demikian, arti dari materai 10000 adalah tarif bea materai yang dikenakan untuk dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp 5 juta. Bea materai ini diatur dalam RUU Bea Materai dan bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah dan mencegah penyalahgunaan dokumen yang ditandatangani.