Tahun ini, Perangkat Desa di Indonesia akan mendapatkan gaji bulanan, bukan lagi gaji tiga bulanan seperti selama ini. Hal ini disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmen) Nomor 637 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Kepmen Nomor 617 Tahun 2020 tentang Gaji Pokok Perangkat Desa.
Gaji Pokok Perangkat Desa (GPP) yang disebutkan dalam Kepmen tersebut adalah gaji yang diterima oleh Perangkat Desa setiap bulan. Gaji ini berlaku mulai 19 September 2022. Dengan adanya gaji bulanan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa di Indonesia.
Gaji Pokok Perangkat Desa (GPP) yang diberikan berbeda-beda tergantung pada jenis jabatan yang dipegang oleh Perangkat Desa. Gaji Pokok Perangkat Desa (GPP) terbagi menjadi lima kelas, yaitu kelas I, II, III, IV, dan V. Gaji Pokok Perangkat Desa (GPP) kelas I adalah yang tertinggi, sedangkan Gaji Pokok Perangkat Desa (GPP) kelas V adalah yang terendah.
Gaji Pokok Perangkat Desa (GPP) yang diberikan juga akan disesuaikan dengan tingkat inflasi. Hal ini dimaksudkan agar gaji Perangkat Desa dapat tetap meningkat seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa.
Selain itu, Kepmen Nomor 637 Tahun 2021 juga menyebutkan bahwa Perangkat Desa akan mendapatkan tunjangan tambahan. Tunjangan tambahan ini diberikan berdasarkan jenis jabatan yang dipegang oleh Perangkat Desa. Tunjangan tambahan ini diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa.
Kepmen Nomor 637 Tahun 2021 ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa di Indonesia. Dengan adanya gaji bulanan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa di Indonesia. Dengan adanya gaji bulanan ini, diharapkan Perangkat Desa dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Itulah informasi mengenai Berapa Bulan Sekali Gaji Perangkat Desa. Dengan adanya gaji bulanan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Perangkat Desa di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.
