Oleh: Syarif Ibrahim Alqadrie[2]

ABSTRAK
Makalah atau kertas kerja ini ingin mengungkapkan keberadaan komunitas Cina yang biasa disebut dengan komunitas Tionghoa di Kalimantan Barat. Dibanding dengan komunitas Cina di daerah-daerah lain di Indonesia, keberadaan mereka di provinsi ini sangat khas dan unik. Kekhasan dan keunikan ini disebabkan oleh fakta sosial, budaya dan politik bahwa tidak saja sedang dan telah terjadi semacam revivalisasi dan revitalisasi dalam komunitas ini sebagai konsekuensi dari proses reformasi yang terjadi di Indonesia sejak 1998, tetapi juga adanya karakter budaya asli yang dimiliki masyarakat Kalimantan Barat yang menerima sepenuhnya keberadaan komunitas ini. Karakter budaya ini menyebabkan bukan saja proses revivalisasi dan revitalisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar tetapi bahkan keberadaan komunitas ini menjadi khas dan unik.

Kekhasan dan keunikan yang merupakan salah satu pewujudan dari revivalisasi dan revitalisasi yang terjadi pada komunitas Tionghoa di daerah ini dapat dilihat pada kehidupan dan perkembangan budaya dan tradisi mereka yang berbentuk baik fisik material berupa berdirinya dan berkembangnya tempat-tempat ibadah (kelenteng/toapekong), tradisi dan upacara penguburan yang khas, dan tradisi permainan barongsai dan naga, maupun non fisik berupa kecenderunga kawin campur yang seimbang (balanced intermarriage) dengan penduduk setempat non-Tionghoa. Kesemua kebiasaan, tradisi, upacara tradisional dan kecenderungan sosial tersebut diterima dengan sangat baik oleh penduduk setempat. Inilah salah satu indikator penting bagi interaksi sosial yang sehat dan sekaligus merupakan prospek cerah bagi masa depan Kalimantan Barat.

1. Pendahuluan
Banyak pengamat masalah Cina percaya bahwa era reformasi membawa perubahan sangat besar bagi anggota komunitas Cina di Indonesia. Perubahan yang berkaitan dengan kebebasan dan pengakuan akan keberadaan mereka, meliputi tidak saja menyangkut dihapuskannya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan keleluasaan memasuki dan aktif dalam organisasi politik dan sejenisnya. Perubahan itu juga berhubungan dengan kebebasan dalam berbagai aspek sosial budaya seperti antara lain menggunakan bahasa Cina dan dialek suku ditempat terbuka, bahkan bahasa Mandarin secara resmi telah menjadi bahasa asing kedua setelah bahasa Inggeris, menuntut agar agama Kong Hu Cu (Confusianism) menjadi agama resmi dari 5 (lima) agama resmi yang telah ada dan menyatakan memeluk ”kembali” agama tradisional mereka secara terang-terangan, yang sebelumnya mereka ”sembunyikan” dengan ”mengalihkankannya” pada agama lain.

Selain itu, perubahan tersebut mencakup pula kebebasan berekspresi bagi anggota komunitas ini seperti dalam menghidupkan dan menampilkan kembali tradisi mereka melalui permainan barongsai, naga-naga (liong/dragon), pertunjukan atau atraksi kemampuan perdukunan Cina (lauya atau tatung) sebagai kelengkapan tradisional dari perayaan Cap Gomeh — 15 hari setelah Tahun Baru Imlek — serta pendirian dan penyebaran rumah-rumah ibadah atau tempat-tempat persembahan (toapekong/kelenteng) bagi para penganut kongfusianisme.

Di Kalimantan Barat (Kalbar) perubahan yang mengandung kebebasan budaya seperti dikemukakan di atas pada komunitas Tionghoa – nama lain yang sangat terkenal untuk komunitas Cina di daerah ini — tidak terjadi segera menyusul tampilnya Era Reformasi. Perubahan dan kebebasan tersebut telah terjadi dan ada jauh sebelum hadirnya era tersebut, dan sampai sekarang mereka masih dan akan terus berjalan dengan kekhususan mereka sendiri yang berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan di dunia.

Fenomena perubahan dan kebebasan yang dialami dan dinikmati oleh para anggota komunitas Tionghoa di daerah ini jauh sebelum reformasi ternyata berlangsung begitu terbuka, semarak dan bersemangat, karena mereka didukung sepenuhnya oleh masyarakat setempat yang terdiri dari berbagai komunitas dan sub-sub kelompok etnis pendatang yang telah lama bermukim di daerah ini. Penerimaan dan keikutsertaan aktif dan bersemangat (anthusiastic, active participation and acceptance) dari kelompok-kelompok komunitas Kalbar ternyata juga telah mendorong dan menginspirasikan para aparat pemerintah daerah yaitu pemerintah provinsi (Pemprov), pemerintah kabupaten (Pemkab), terutama Pemerintah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Pontianak dan Kabupaten Landak, dan pemerintah kota (Pemkot) lebih khusus lagi Pemerintah Kota Singkawang, untuk mengambil peran aktif secara formal eksplisit dan informal implisit, yang sebelumnya hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, untuk mendukung dan memperkuat integrasi, interaksi dan hubungan sosial dua arah yang dinamis antara masyarakat setempat dalam skup yang lebih luas denga komunitas Tionghoa.

Penerimaan dan keikutsertaan ini tampaknya tidak saja telah menginspirasikan dan menjadi teladan, tetapi juga telah menjadi model bagi daerah-daerah lain di Indonesia, bahkan mungkin di kawasan Asia Tenggara dalam penciptaan, pembentukan dan pengokohan masyarakat plural dan multikultural dalam suatu bangsa yang kuat berbasiskan masyarakat madani – demokratis dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Tulisan ini berusaha mendiskripsikan bagaimana kehidupan sesungguhnya komunitas Tionghoa yang dikatakan sangat khas dan unik di Kalbar, dan sekaligus juga mencoba mengungkapkan dan menjelaskan mengapa kekhasan dan keunikan itu terjadi?, bagaimana peranan revivalisasi dan revitalisasi dalam komunitas Tionghoa, dan bagaimana pula peranan karakter khas budaya masyarakat setempat dalam mendukung dan menunjang pluralisme dan multikulturalisme di daerah ini yang pada akhirnnya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

2. Kalimantan Barat: Kondisi, Potensinya dan Orientasi Waktu
Kalbar adalah salah satu dari 4 (empat) provinsi di Pulau Kalimantan (masih dikaitkan dengan Borneo di dalam kamus-kamus Barat [Western dictionaries] dan istilah geografis Barat [Western geographical terminology]) (Alqadrie, 1987:10). Provinsi lain adalah Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Pulau Kalimantan, menurut Smith (1965: 15) adalah pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greend Land dan Irian keseluruhan (Papua termasuk New Guinea). Berbicara tentang Kalimantan kita mengenal pepatah (proverb) yang terkenal dalam bidang sosial, budaya, ekonomi bahkan politik dalam hubungan dengan 5 (lima) pulau-pulau besar di Nusantara yang menyebutkan bahwa Jawa adalah pulau masa lampau, Sumatera adalah pulau masa kini dan Pulau Papua dan Kalimantan adalah pulau masa depan (Alqadrie, 1990:18).

Bersama dengan Papua, Kalimantan — dengan Kalbar sebagai bagiannya yang strategis — dikatakan sebagai pulau masa depan (the future islands) antara lain karena memiliki ukuran luas, besar penduduknya dan letaknya yang strategis. Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, ia merupakan daerah pemerintahan yang memiliki luas 146.807 km2 (7,53% luas Indonesia) (Bappeda, Kalbar, 2005;). Daerah ini cukup luas, seluas 7 (tujuh) provinsi, meliputi seluruh pulau Jawa, yang terdiri dari 6 (enam) provinsi, termasuk DKI Jaya dan pulau Madura, ditambah dengan 1 (satu) provinsi lagi, yaitu Bali. Kalbar memiliki penduduk sekitar 4.004.814 pada tahun 2004 (Bappeda Kalbar, 2005), lebih banyak dari jumlah penduduk pada masing-masing tiga provinsi lainnya. Selain itu, Kalbar merupakan salah satu dari tiga daerah provinsi di Indonesia yang berbatasan darat langsung dengan negara lain. Letak kawasan perairan bagian Barat provinsi ini juga sangat strategis baik berhubungan dan berbatasan dengan kawasan perairan negara-negara asing seperti Malaysia dan Thailand, maupun menjadi kawasan perairan terdekat bagi kepulauan yang menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau.

Lebih dari itu — ini tampaknya merupakan hal terpenting — jumlah orang-orang Tionghoa yang tinggal di daerah ini memiliki prosentasi terbesar dibanding dengan mereka yang tinggal di kota-kota lain di Indonesia, menyusul antara lain Jakarta; Medan, Sumatera Utara; Pekanbaru, Riau dan Palembang, Sumatera Selatan. Bahkan orang-orang Tionghoa yang berada di kota Singkawang, kota terbesar kedua di Kalbar yang dijuluki kota Amoi, pada tahun 2003 berjumlah sekitar 51% dari jumlah seluruh penduduk di situ (Suara Merdeka, 17 Januari 2004:4; Bappeda Pemerintah Kota Singkawang, 2005).

Kelima factor di atas, luas daerah, jumlah penduduk, dan letak strategis, perbatasan darat, dan besarnya jumlah penduduk Tionghoa, menjadi indikator bagi Kalbar sebagai salah satu provinsi di Kalimantan yang mampu membuat daerah ini tidak saja dikenal secara luas sejak masa kekaisaran Dinasti Ming (1368 – 1644) sehingga mendapat prioritas dalam kunjungan Laksamana Cheng Ho atas perintah Kaisar Cheng Tsu pada tahun 1463[3], tetapi juga menjadikan daerah ini sebagai salah satu jaringan penting dari pusat-puat perdagangan, jasa dan kegiatan ekonomi lainnya di tingkat nasional, regional – Asia Tenggara maupun kawasan Asia – dan internasional, kalau potensi ini diwujudkan ke dalam kebijakan dan diimplementasikan kearah pembangunan yang berorientasi pada masa depan. Hal ini telah dibuktikan dalam Sejarah Nasional pada mana Sukadana dan Tanjungpura di Ketapang; Pontianak dan Mempawah menjadi kota-kota pelabuhan yang sangat diperhitungkan di kawasan Indonesia dan Asia, bahkan di dunia pada saat itu (Alqadrie, 1979; 1984; 2005b; Rahman, 2000:45)

Akan tetapi kita tampaknya lebih banyak berorientasi dan tertarik pada masa lampau (past period) dengan mengurangi perhatian pada masa depan, padahal banyak bangsa-bangsa maju di dunia menjadikan masa lalu hanya sebagai panduan dan batu loncatan bagi masa kini (present period) yang menjadi masa transisi (transitional period) untuk mencapai masa depan (future priode). Dengan orientasi semacam ini, kebesaran masa lampau tampaknya terputus sama sekali dengan kemungkinan terciptanya masa depan yang lebih baik, karena masa transisi tidak dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh dalam mengisi masa depan, sehingga masa depan yang lebih menjanjikan tidak terulang kambali. Kebesaran dan kepopuleran kota-kota pelabuhan tersebut di atas tidak tampak lagi sekarang, bahkan hanya telah dan akan menjadi kenangan di masa mendatang, tanpa peninggalan fisik sama sekali.

Dalam usaha menghindari tendensi negatif seperti ini, sekitar 16 abad yang lalu Nabi Muhammad menyatakan ”kalau suatu bangsa ingin maju belajarlah ke negeri Cina.” Kelebihan Muhammad sebagai pemimpin umat adalah bahwa beliau bukan hanya memiliki wawasan yang luas, tetapi juga orientasi ke masa depan dengan menggunakan masa lalu sebagai pedoman dan masa kini sebagai jembatan. Mengapa harus belajar ke Cina atau Tionghoa di Indonesia, khususnya di Kalbar?

Berapa ratus tahun sebelum Muhammad milihat kemajuan Cina dan mendorong umatnya untuk belajar dari Cina, negara Cina atau Tiongkok, yang terletak di Asia Timur, telah menjadi salah satu bangsa berkebudayaan tinggi di dunia, disamping bangsa-bangsa lain di Asia Barat, Jazirah Arab, Semenanjung Laut Tengah, Afrika Utara dan sebagainya, ketika Barat masih tertidur. Kemajuan itu masih berlangsung sampai sekarang baik sebagai negara – dulunya dikenal dengan Negara Tiongkok dan kemudian disebut Republik Rakyat Cina (RRC) – maupun sebagai individu dan komunitas atau kelompok etnis yang menjadi warga negara dari negara-negara lain. Dalam konteks yang terakhir ini, sejarah di Indonesia, khususnya di Kalbar, membuktikan orientasi ke masa depan yang sangat cemerlang di kalangan anggota kelompok ini.

Kehadiran untuk kesekian kalinya beberapa ratus orang Cina dari daratan Tiongkok ke daerah Kalbar sekitar tahun 1772 disebabkan oleh tiga faktor berdasarkan pendapat berbeda yaitu pertama, didatangkan oleh Kesultanan Sambas, kedua diundang oleh Panembahan Mempawah, dan ketiga, datang sendiri. Sejak kehadiran mereka di Kalbar ternyata dimulainya sejarah kelompok etnis Cina di daerah ini – yang lebih dikenal dengan komunitas Tionghoa Indonesia — yang memiliki orientasi ke masa depan yang tinggi dan menghargai masa depan dengan kebanggan terhadap masa lalu.

3. Komunitas Tionghoa, Tiga Pilar Kehidupan di Kalimantan Barat dan Konsep Putera Daerah
Berbeda dengan kehidupan sosial ekonomi anggota komunitas Indonesia keturunan Tionghoa di Surabaya, Bandung, Semarang, Jakarta, Medan, Pekanbaru, Batam, dan kota lainnya di Jawa yang pada umumnya memiliki status sosial rata-rata menengah ke atas, kehidupan mereka di Kalbar sangat bervariasi, mulai dari yang sangat kaya – kemudian pada akhirnya sebagian dari mereka pindah ke Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Batam, menengah, miskin – seperti sebagian besar penduduk setempat di kabupaten-kabupaten pedalaman dan perhuluan, sampai ke yang sangat miskin. Sebagian besar dari mereka yang memiliki status sosial ekonomi dan politik pada tingkat yang disebutkan terakhir ini dapat ditemukan di berbagai kawasan di kabupaten-kabupaten Sambas, Bengkayang, Pontianak, Landak, Sanggau, dan kota Singkawang. Kondisi seperti ini ternyata tidak saja membuat mereka menjadi subyek studi atau kajian yang sangat menarik bagi para ilmuwan dalam dan luar negeri, tetapi juga sebagai konsekuensinya menjadikan daerah Kalbar unik dan khas. Hal ini dianggap sebagai ”penyimpangan” dan ”keanehan” dari anggapan umum yang selama ini berlaku di Indonesia bahkan di negara-negara Asia Tenggara bahwa orang-orang Tionghoa selalu kaya-kaya. Namun, tidak demikian halnya di daerah ini.

Ada beberapa hal yang menyebabkan bervariasinya tingkat kehidupan anggota komunitas ini, dalam arti ada diantara mereka yang hidup dalam kondisi sangat miskin, di provinsi sebelah Barat Kalimantan ini: Pertama, sebagian besar dari mereka yang berada di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang hanya bergerak dan hidup dalam sub sektor pertanian, perikanan dan bisnis secara kecil-kecilan hingga sekarang, dan mereka tidak menguasai pemasaran yang juga dikuasai oleh sebagian dari kelompok ini. Dalam konteks ini, mereka berada dalam satu kelompok/ status ekonomi – dengan menggunakan konsep Karl Marx (dalam Richer and Goodman, 2004:169-236) lebih tepat disebut dalam satu kelas sosial proletar atau pariah (Barth, 1988:9-41) – dengan sebagian besar anggota komunitas Melayu, Dayak dan Madura. Ini juga menjelaskan mengapa hubungan sosial antara anggota-anggota kedua komunitas ini berjalan lancar sejak beratus tahun.

Kedua, sebagian besar lahan yang digarap oleh petani kelas sosial terbawah dari komunitas Tionghoa di Kalbar pada umumnya dan di kedua tingkat pemerintahan tersebut pada khususnya bukan milik mereka, melainkan milik kelompok komunitas yang sama tetapi memiliki status ekonomi menengah ke atas. Demikian pula, sebagian besar nelayan dari komunitas kelas terbawa ini bukan pemilik peralatan perikanan yang mereka kerjakan, tetapi milik para tauke atau pemilik modal. Pada umumnya, mereka — anggota kelompok dalam kelas sosial terbawa ini baik anggota kelompok etnis Tionghoa, Melayu dan Dayak maupun anggota kelompok etnis lain — menjadi buruh dengan upah yang relatif rendah. Seluruh produk atau hasil yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka kerjakan dijual kepada pemilik faktor produksi yang menjadi majikan (employeers atau bosses) mereka.

Sebagian besar majikan pada hampir semua daerah di Kalbar, antara lain Kabupaten Sambas, Bengkayang dan Kota Singkawang, juga terdiri dari kelompok Tionghoa, Madura, Bugis Melayu, Dayak dan keturunan Arab. Di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang kelompok komunitas Tionghoa menjadi khas di Indonesia (Typical Chinese Indonesian community in Indonesia), karena ada diantara mereka yang memiliki tingkat sosial ekonomi sangat tinggi, menengah dan ada pula yang sangat rendah. Para anggota komunitas ini memiliki kondisi yang relatif sama dengan anggota kelompok etnis yang lebih lama mendiami daerah ini, Dayak dan Melayu.

Tiga kelompok komunitas ini, Dayak, Melayu dan kelompok Indonesia keturunan Cina (biasa disebut Tionghoa di daerah ini), merupakan tiga pilar bagi kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Kalbar. Kehidupan, kemajuan dan masa depan daerah ini sangat tergantung dari keberadaan ketiga kelompok etnis ini. Mereka dapat dibedakan, tetapi sama sekali tidak dapat dipisahkan. Mengenyampingkan salah satu dari mereka berarti tidak saja mengurangi dinamika perubahan dan kohesi sosial, sebagaimana diperlihatkan dalam perspektif Fungsionalisme dan Marxisme (lihat Thompson and Ronel, 1985; Alqadrie, 1990; Yetman, 1990) yang hanya melihat etnisitas secara statis dari sebelah mata – hanya mata kanan dan mata kiri masing-masing — tetapi juga memperlemah sinergisme yang sudah terbentuk sejak ratusan tahun yang lalu.

Pandangan terhadap mereka sebagai tiga pilar didasari bukan hanya dari perspektif kesejarahan (historical perspective) pada mana anggota komunitas Cina sudah lama datang dan berada di Kalbar yaitu diperkirakan sejak Pemerintahan Kesultanan Sambas dan Kesultanan Mampawah (Rahman dan Ja’Achmad, dkk. 2000; Rivai, 1995; Sahar, 1983) mendatangkan mereka pertama kali sebagai buruh kontrak untuk bekerja di pertambangan emas di Kawasan Mentrado[4] dan Mandor[5] sekitar awal abad ke 17. Pandangan ini juga didasari oleh Konsep Putra Daerah yang dikemukakan oleh Syarif Ibrahim Alqadrie (1998) dalam mana berdasarkan kriteria kelahiran dan lamanya berada di daerah ini selama 1 (satu) generasi, minimal 25 tahun, anggota dari kelompok etnis manapun, termasuk anggota komunitas Tionghoa, yang telah memenuhi kriteria tersebut, dapat dikategorikan sebagai putera daerah (bumi putera).

Selain itu, berdasarkan realitas yang tidak terbantahkan, anggota komunitas ini memiliki karakter kewiraswastaan (enterpreneurship) yang tinggi, merupakan insan ekonomi yang dinamis dan produkatif, dan pribadi-pribadi berprestasi tinggi yang telah banyak memberi sumbangan bagi bangsa dan negara ini dalam banyak bidang, terutama di sektor olahraga, perpajakan dan di bidang pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain yang lebih arif selain merangkul, mengajak dan mendorong mereka untuk segera terintegrasi dan masuk ke dalam masyarakat aliran utama (main stream community) melalui baik integrasi maupun asimilasi yang seimbang (balanced assimilation)[6] dimanapun mereka berada di Indonesia.

Di tempat-tempat lain di luar Kalbar, seperti di seluruh kawasan Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur (NTB dan NTT), dan Maluku, bahkan di Kalsel dan Kaltim, anggota komunitas Cina ini telah berasimilasi atau membaur secara sosial budaya dengan penduduk setempat. Mereka berbahasa daerah secara fasih dengan logat/dialek setempat yang kental sehingga sulit membedakan mereka dengan penduduk setempat tanpa melihat perbedaan antara mereka secara fisik. Mereka juga telah lama mempraktekkan kebudayaan dan kesenian lokal dengan hampir tidak lagi mengenal dan mempraktekkan budaya dan kesenian asal leluhur mereka. Hal yang positif ini membawa dampak positif bahwa mereka dapat dengan mudah membaur ke dalam kehidupan sosial budaya penduduk setempat.

Akan tetapi pembauran dalam bidang sosial budaya sebagaimana dikemukakan di atas, pada hakekatnya tidak menunjukkan adanya unsur penghargaan dan penerimaan terhadap perbedaan yang mungkin timbul dari kebiasaan, budaya dan tradisi anggota komunitas Cina, sehingga mereka dapat kehilangan identitas budaya sebagai orang Cina. Karena itu, mereka berusaha mempertahankan identitas mereka dengan segala cara antara lain melakukan asimilasi melalui kawin campur (intermarriage) secara tidak seimbang (unbalanced intermarriage), pada mana laki-laki dari anggota komunitas Cina mengawini wanita dari anggota komunitas setempat. Jarang sekali laki-laki setempat dari kelompok etnis non Cina ditempat-tempat itu mengawini wanita anggota komunitas Cina. Kalaupun itu terjadi secara individu, itu terjadi pada laki-laki penduduk setempat yang memiliki status sosial ekonomi yang sangat lebih tinggi. Hal ini berbeda jauh dengan apa yang terjadi di Kalbar.

4. Integrasi dan Asimilasi di Kalimantan Barat: Kawin Campur Seimbang dan Tidak Seimbang, dan Ideologi Keluarga
Di daerah ini pembauran dan penyatuan terjadi lebih kompleks dan sangat bervariasi. Apa yang terjadi di Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi dan mungkin ditempat lain di Indonesia yaitu asimilasi melalui unbalanced intermarriage, pada umumnya juga pernah sering terjadi di Kalbar, khususnya antara anggota komunitas Dayak dengan komunitas Tionghoa terutama pada golongan atau kelas menengah ke atas. Ini pernah sangat sering terjadi pada kelompok komunitas Tionghoa dari sub kelompok Cauchu pada dua atau tiga dekade yang lalu yang pada umumnya berdomisili di Ibu Kota provinsi dan Ibu kota-Ibu kota kabupaten yang sebagian tebesar dari mereka berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha. Pada sub kelompok etnis Khek pada mana sebagian terbesar dari mereka berprofesi sebagai petani, pekebun dan tukang atau buruh, asimilasi atau pembauran melalui kawin campur seimbang (balanced intermarriage)[7] sering dan umum terjadi, baik pada fihak perempuan maupun pada fihak laki-laki tanpa melihat status sosial ekonomi mereka masing-masing. Perkawinan campur seperti inipun tidak jarang terjadi pada sub kelompok Tionghoa lainnya sekarang ini.

Ini menunjukkan bahwa Kalbar merupakan salah satu daerah yang berhasil dalam pembinaan kesatuan bangsa yang demokratis dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia melalui tidak saja dalam integrasi tetapi juga dalam asimilasi terutama melalui perkawinan seimbang. Mengapa perkawinan seimbang menjadi salah satu kriteria berhasilnya tidak pembinaan kesatuan bangsa? Ini antara lain berkaitan dengan ideologi keluarga[8].

Pada kebanyakan, bahkan dapat dikatakan hampir semua, kelompok etnis di dunia, kecuali dua kelompok etnis yaitu Yahudi dan satu lagi di Indonesia yakni kelompok etnis Minangkabau[9], ideologi keluarga dipegang oleh fihak laki-laki. Pada kelompok etnis Cina pada umumnya, khususya di Indonesia, lebih khusus lagi pada kelompok Tionghoa di Kalbar, ideologi keluarga berada di tangan fihak laki-laki dengan sistem ideologi keluarga garis ayah (patrilinial system). Dari banyak sekali kelompok etnis yang menganut sistem ini di Indonesia, diantaranya keturunan Arab, Bugis, Batak, Ambon, Menado, Papua, Melayu dan sebagian terbesar kelompok etnis lainnya di Indonesia, dan bahkan hampir seluruh kelompok etnis di bagian belahan dunia Barat, menganut sistem ini[10], termasuk anggota kelompok etnis keturunan Cina di Indonesia, khususnya anggota komunitas Tionghoa di Kalbar.

Walaupun kelompok etnis keturunan Cina atau anggota komunitas Tionghoa di Kalbar menganut sistem patrilinial, tetapi ideologi keluarga tidak secara kaku ditentukan atau dipengaruhi oleh laki-laki. Di daerah ini, kawin campur secara seimbang (balanced inter-marriage) di kalangan anggota komunitas ini dengan anggota komunitas lokal non Tionghoa lainnya sering terjadi, bahkan, berdasarkan pengamatan penulis, peristiwa itu terjadi dengan persentase yang relatif seimbang atau sama besarnya antara laki-laki Tionghoa yang mengawini perempuan dari anggota kelompok etnis Indonesia non Tionghoa dengan perempuan Tionghoa yang kawin dengan atau mengawini laki-laki dari kelompok etnis Indonesia non Tionghoa.

Ini menunjukkan bahwa untuk sebagian terbesar anggota komunitas Tionghoa di Kalbar telah menyumbang bagi keberhasilan memperkuat kesatuan bangsa baik di dalam integrasi maupun di dalam asimilasi. Ini terbukti bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campur itu baik dari laki-laki maupun dari perempuan komunitas Tionghoa yang masing-masing mengawini perempuan dan laki-laki dari anggota kelompok etnis Indonesia non Tionghoa yang berada di daerah ini, pada umumnya menjadi generasi muda Indonesia yang tidak lagi mengotak-kotakan diri mereka ke dalam garis primordialisme sempit – sebagai kelompok etnis itu atau kelompok etnis ini — tetapi lebih mengindektifikasikan diri mereka sebagai bagian dari bangsa ataau putra Indonesia.

5. Kondisi Pluralisme dan Karakter Multikulturalisme di Kalimantan Barat: Pilihan Bagi Interrelasi dan Interaksi Awal yang Positif
Kekhasan lain dari anggota komunitas ini di Kalbar adalah terletak pada terjaminnya keberadaan dan kelanjutan hidup bahasa atau dialek sub kelompok etnis mereka seperti dialek Hokkian, Caucu, Khek atau Hakka dan lainnya. Ini tidak semata-mata disebabkan oleh fakta demografis bahwa proporsi anggota kelompok komunitas ini menyumbang sekitar 13% dari seluruh jumlah penduduk daerah ini yang berjumlah lebih dari 4 juta penduduk, bahkan di Kota Singkawang, proporsi kelompok etnis ini berjumlah kurang lebih 51%. Terjaminnya keberadaan bahasa mereka juga disebabkan baik oleh kondisi pluralisme maupun karakter budaya penduduk Kalbar.

Kondisi pluralisme dan karakter budaya masyarakat di provinsi ini saling berkaitan. Seperti diketahui prinsip pluralisme membawa konsekuensi bagi timbulnya multikulturalisme (Suparlan, 2001, 2002; Alqadrie, 2005a). Karakter multikulturalisme adalah adanya pengakuan, penerimaan dan penghargaan terhadap perbedaan dalam berbagai hal termasuk antara lain idea, nilai budaya, keyakinan agama, asal usul keturunan dan bahasa. Itulah sebabnya mengapa masyarakat di daerah ini dapat lebih menerima anggota komunitas Tionghoa termasuk budaya dan bahasanya dibanding dengan masyarakat di daerah lain di Indonesia.

Kondisi yang mendukung (favorable) seperti itu di Kalbar dengan dinamika dan kreativitas anggota komunitas Tionghoa telah lama bertemu dan diharapkan pertemuan harmonis ini dapat lebih mendongkrak semangat kerjasama, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalbar. Penerimaan masyarakat Kalbar non Tionghoa sebagai perwujudan dari karakter budaya khas mereka yang memberi kebebasan luas terhadap anggota komunitas Tionghoa untuk menggunakan Bahasa Ibu dan mempraktekkan tradisi mereka, menjadi bertambah luas dan meningkat pada Era Reformasi, dan itu ternyata sudah terjadi jauh sebelum Era Orde Baru. Kondisi seperti ini sangat jarang ditemui di kota-kota lain di Indonesia, bahkan tidak ditemui sama sekali di Philipina.

Kebebasan luas ini ditandai dengan diterimanya berbagai praktek dan bentuk nyata dari kebudayaan material dan imaterial/spiritual mereka, seperti masing-masing penampilan tradisi atau permainan barongsai, naga-naga (liong), pertunjukan atau atraksi kemampuan perdukunan Cina (lauya atau tatung) sebagai kelengkapan tradisional dari perayaan Cap Gomeh, pendirian rumah-rumah ibadah bagi penganut agama Kong Hu Cu (Confucianism) diberbagai tempat di daerah ini, dan kedekatan (closeness) serta ketidakasingan (familiarity) masyarakat Kalbar terhadap perayaan tahun baru Imlek maupun terhadap kepercayaan atau agama Konfusianisme. Karakter budaya tersebut di atas telah mendasari dan mendorong diterimanya secara nasional Konfusianisme sebagai agama resmi keenam di Indonesia. Pencatatan secara resmi terhadap perkawinan dari pasangan anggota kelompok Tionghoa berdasarkan keyakinan Konfusionism mulai dilakukan yang tadinya sebelum Era Reformasi, “kepercayaan” ini terpaksa digabungkan dengan Agama Budha, dan pencatatan sipil tidak pernah berfungsi untuk itu.

Kedekatan dan ketidakasingan masyarakat Kalbar non-Tionghoa dengan saudara-saudara mereka — anggota komunitas Tionghoa — pernah terganggu, karena kebijakan pemerintah telah pernah membatasi hak-hak dasar, hak budaya dan hak asasi anggota komunitas yang disebut terakhir ini sebagai kelompok minoritas. Peraturan dan tindakan yang pernah merusak dan mengganggu kedekatan dan ketidakasingan ini telah menyebabkan tidak saja sebagian kecil dari anggota komunitas ini menjadi meningkatkan ”keberpura-puraan” mereka dengan ”meninggalkan” keyakinan tradisional mereka lalu memeluk agama lain. Keberpura-puraan ini dimotivasi paling tidak agar mereka ”merasa aman” dan eksis sebagai individu dan kelompok dengan menampilkan secara fisik di luar sebagai ”pemeluk” agama lain. Akan tetapi sebagian besar dari mereka menjadi frustasi dan masakbodoh, namun secara non fisik dan ke dalam mereka tetap menjadi pemeluk dan mempercayai keyakinan tradisional mereka.

Seandainya Pemerintah Pusat tidak melaksanakan kebijakan menyesatkan (misleading policy) yang melanggar hak-hak dasar tersebut, apa yang disebut ”masalah Cina” tidak akan pernah terjadi berkepanjangan di Indonesia, apalagi di Kalbar pada mana masyarakat non-Tionghoa dan komunitas Tionghoa secara tradisional pernah merasa tidak terpisahkan, sehingga masalah itu tidak pernah dirasakan benar-benar terjadi.[11] Dalam kaitan ini paling tidak ada dua kebijakan atau tindakan yang perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun oleh anggota komunitas Tionghoa itu sendiri kalau masalah tersebut tidak ingin terjadi. Pertama, Pemerintah Pusat perlu mengambil dan melaksanakan kebijakan yang mengandung ideologi multikulturalisme dan Masyarakat Madani yang menitik-beratkan pada demokrasi dan perlindungan HAM. Kedua, terhadap anggota komunitas Tionghoa, mereka perlu pula memperhatikan dan melaksanakan salah satu dari dua hal prinsip. Prinsip pertama dianut oleh Philipina dan disarankan baik oleh H. Karim Oey maupun H.Yunus Yahya[12] bahwa integrasi bangsa dan pembentukan bangsa yang kuat akan tercipta bilamana anggota kelompok minoritas masuk secara insklusif dan sepenuhnya ke dalam kelompok mayoritas, terutama melalui agama. Prinsip kedua dianut oleh penganut perspektif sosiologi agama dan sosiologi etnis dan didasari pada pengalaman hubungan etnis di berbagai negara di dunia bahwa, sebagaimana diduga oleh Berreman (dalam Yetman, 1990: 1-21), kerenggangan hubungan sosial antara dua kelompok yang sudah dirasakan sebelumnya karena adanya perbedaan dalam etnisitas dan ras, bahkan untuk beberapa hal dalam kelas sosial (social class), cenderung menjadi bertambah, karena anggota kelompok minoritas lebih memilih atau memeluk agama lain yang dianut oleh kelompok minoritas lain. Ketegangan dan kerenggangan terjadi pada dua komunitas ini, karena ada anggapan bahwa anggota komunitas Tionghoa berusaha menjauh dari kelompok mayoritas. Di Kalbar, anggapan ini mulai terasa.

6. Revivalisasi dan Revitalisasi Komunitas Tionghoa Di Kalimantan Barat: Kembali ke Konfusianisme
Setelah Era Reformasi perkembangn negatif itu bergerak kearah berlawanan bahkan kembali ke arah semula. Arah berlawanan itu merupakan kecenderungan yang terjadi pada anggota komunitas Tionghoa dari ”memeluk” agama lain yang sebagian dimotivasi oleh pertimbangan praktis agar dapat melaksanakan praktek ritual lama secara tersembunyi, atau pertimbangan ekonomi dan politik, kembali ke keyakinan tradisional semula, karena adanya kebebasan beragama dan diijinkan sejak Era reformasi untuk memeluk kembali Konfusianisme secara terang-terangan. Gerakan kearah berlawanan ini ternyata membawa dampak positif bagi hubungan sosial antara anggota komunitas Tionghoa dengan anggota kelompok aliran utama — komunitas non Tionghoa. Perkembangan pesat Konfusionisme secara fisik dan non fisik tampaknya tidak dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan keberagamaan penduduk mayoritas setempat.

Perkembangan fisik Konfusianisme dapat dilihat pada kondisi saat ini di Kalbar pada mana kondisi sosial budaya sekarang kembali lagi seperti kondisi sebelum Era ORBA. Kelenteng-kelenteng atau toapekong-toapekong bermunculan lagi di sepanjang jalan dari Kota Pontianak ke Sambas, ke Sanggau, Melawi, Sintang, ke Putussibau dan ke Nangah Pinoh, dan di kota Ketapang sendiri, tanpa dirasakan sebagai provokasi dan gangguan terhadap keyakinan masyarakat disekitarnya, dibandingkan dengan keberadaan tempat ibadah penganut agama lain. Selain itu, acara permainan barongsai, naga-naga, Lohya dan Tatung bermunculan pula di daerah ini yang disambut dengan antusiasme tinggi oleh masyarakat setempat. Pada tingkat tertentu, semangat religiustias dan kelahiran kembali budaya konfusianisme ini dapat pula disebut revivalisasi dan revitalisasi bahkan kesadaran etnis (lihat Alqadrie, 2006:1113-1132)[13] di kalangan anggota komunitas ini. Aneh tetapi nyata, kesadaran etnis ini tampaknya tidak dianggap menjadi ancaman terhadap dan tidak juga menimbulkan keresahan bagi penduduk setempat, komunitas non Tionghoa.

Ini membuktikan bukan saja kesadaran etnis yang dialami oleh anggota komunitas ini lebih merupakan kesadaran yang timbul dari dalam (internal ethnic consciousness),[14] tetapi juga merupakan hasil atau perwujudan dari keberhasilan mereka, sebagai kelompok yang dianggap minoritas, membangun relasi dan interaksi sosial yang konstruktif dengan para anggota masyarakat setempat non Tionghoa. Kondisi ini — cenderung disebut semangat hidup bersama — yang khususnya terdapat di kawasan-kawasan Utara, Timur Laut dan Timur provinsi ini, ternyata menolak hasil pengamatan beberapa sarjana (Gittler, 1956:vii; William,1964:304; Berreman, dalam Yetman, 1990:1-21) yang menyatakan bahwa kelompok minoritas adalah mereka yang menerima perlakuan diskriminasi dan pengasingan yang luar biasa dan menduduki posisi relatif sangat rendah dalam masyarakat, dalam hal ras dan kelas. Kalaupun kecenderungan itu ada, perlakuan semacam itu disinyalir boleh jadi pernah terdapat di daerah-daerah lain, bukan di daerah ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. Buku dan Literatur.
Alqadrie, Syarif Ibrahim. 1979. Kesultanan Pontianak di Kalimatan Barat: Dinasti dan Pengaruhnya di Nusantara. Hasil Penelitian Sejarah didanai oleh (sponsored by) Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (DP3M), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), RI. Jakarta – Pontianak: DP3M dan UNTAN.

————————. 1984. Sejarah Sosial Kota Pontianak. Kota Pontianak dari Perspektif Sejarah Sosial. Hasil Penelitian diselenggarakan atas kerjasama LIPI dengan UNTAN. Jakarta: LIPI.

————————. 1987. Cultural Differences and Social Life Among Three Ethnic Groups, Buginese, Dayaknese and Madurese, in West Kalimantan, Indonesia. M. Sc. Tesis in Department of Rural and Agricultural Sociology. Lexington, Kentucky: University of Kentucky.

————————. 1990. Ethnicity and Social Change in Dyaknese Society of West Kalimantan, Indonesia. Ph.D. Dissertation in Department of Sociology. Lexington, Kentucky: University of Kentucky.

———————–. 1993a. Propinsi Yunan dan Penjelajahan Laksamana Cheng Ho. Makalah disampaikan kepada para peserta Seminar Internasional diselenggarakan di Kunming, Yunan, Cina Selatan, 15 – 18 Juli 1993 atas kerjasama Gabungan Penulis Nasional (GAPENA) Malaysia, dan Institute Studi Kebudayaa Asia Tenggara Yunan.

———————–. 1993b. Catatan Perjalan Rombongan Gabungan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA) ke Berbagai Kawasan di Provinsi Yunan, Cina Selatan. Kunming, Yunan – Kuala Lumpur, Pontianak, Kalbar: Arsip pribadi dan GAPENA.

———————–. 1998. Otonomi Daerah dan Konsep Putera Daerah. Seminar disampaikan kepada para peserta Seminar Nasional Dalam rangka Dies Natalis Universitas Tanjungpura Ke 39, di Pontianak, 20 Mei 1998.

———————-. 2004. “The pattern of Ethnic Violent Conflict in West Kalimantan,” in Timo Kivimaki, Media and Violent Conflict in West Kalimant. Copenhagen, Denmark: ICSN

———————–. 2005a. Sosialisasi Pluralisme dan Multikuturalisme Melalui Pendidikan. Makalah ini disampaikan kepada para peserta acara Temu Budaya bertema ”Peningkatan Pemahaman Multikulturalisme di Sambas Melalui Pendekatan Sejarah” diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Kalbar bekerjasama dengan Pemda Kab. Sambas dan Keraton Sambas di Keraton Sambas, 21 Nopember 2005.

Alqadrie, Syarif Ibrahim. 2005b. Kesultanan Qadariyah Pontianak: Perspektif Sejarah dan Sosiologi Politik. Makalah Seminar Internasional Disajikan Kepada Para Peserta Seminar Kerajaan Nusantara Diadakan Atas Kerja Sama Pemerintah Kerajaan Pahang dengan Universiti Malaya, di Kuatan, Malaysia, pada 8 –11 May 2005.

———————-. 2006. “Purifikasi dan Revitalisasi Dinamika Melayu Dahulu, Sekarang dan Akan Datang” (1113-1132), dalam Sejarah dan Dialog Peradaban: Persembahan 70 Tahun Prof. Dr. Taufik Abdullah. Jakarta: LIPI Press.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kalbar. 2005. Kalbar Dalam Angka. Pontianak: Bappeda Provinsi Kalbar.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). 2005. Singkawang Dalam Angka 2004. Singkawang: Bappeda Kota Singkawang.

Barth, Fredrik. 1988. Kelompok Etnis dan Batasannya. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Berreman, Gerald. 1990. “Race, Caste, and Other Invidious Distinctions in Social Stratification.” Dalam Norman Yetman, Majority and Minority: The Dynamics of Race and Ethnicity in American Life. Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon.

Gittler, Joseph 1956. Understanding Minority Group. New York: Willy.

Rahman, Ansar, Ja’Achmad, dkk. 2000. Syarif Abdurrahman Alkadri. Perspektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak. Pontianak: Romeo Grafika atas nama Pemkot Pontianak.

Richer, George dan Douglas Goodman, 2004. Modern Sociological Theory. New York: McGraw Hill.

Rivai, Mawardi. 1995. Peristiwa Mandor. Pontianak: Romeo Grafika.

Sahar, Muhammad Yusuf. 1983. Sejarah Hari Jadi Kota Mempawah. Mempawah: Pemda Kabupaten Pontianak.

Smith, Datus. 1965. The Land and People of Indonesia: Potraits of the Nations Series. New York: J. B. Lippincott.

Suparlan, Parsudi. 2001. ”Indonesia Baru Dalam Perspektif Multikulturalisme.” Dalam Harian Media Indonesia. 10 Desember.

—————-. 2002. Membangun Kembali “Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika”: Menuju Masyarakat Multikultural’ Tulisan ini merupakan Keynote Address yang disajikan dalam Sesi Pleno I pada Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA ke-3, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16–19 Juli 2002.

Thompson, Dennis dan Don Ronel. 1985. Ethnicity, Politics, and Development.. Boulder, Colorado: Lynne Reinner, 1985.

William, Robin. 1964:304) Stangers Next Door: Ethnic Relation in American Communities. Engle Wood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Yetman, Norman. 1990. Majority and Minority: The Dynamics of Race and Ethnicity In American Life. Boston, Massachusetts: Allyn and Bacon.

II. Surat Kabar.
—————–. “Orang-Orang Tionghoa di Singkawang, Kalimantan Barat.” Dalam Suara Merdeka, 17 Januari 2004:4

[1] Tulisan ini merupakan Kata Pengantar/Pendahuluan Utama dalam buku F. X. Asali (2006) Aneka Budaya Tionghoa Kalimantan Barat. Kemudian dengan perbaikan seperlunya, tulisan ini dijadikan sebuah makalah (kertas kerja) yang disampaikan kepada para peserta Seminar Internasional bertema Transformasi Sosial Masyarakat Perkotaan di Borneo/Kalimantan II yang dilaksanakan bekerjasama antara Universitas Tanjungpura (UNTAN) dengan Universitas Malaysia (UNIMAS), di Universitas Negeri Tanjungpura, Pontianak, pada 13 s/d 15 Agustus 2006.

[2] Alqadrie adalah Profesor Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak. Sejak Agustus 1995 s/d September 2001 ia menjabat Dekan pada fakultas tsb selama dua kali masa jabatan. Pengalaman kerjanya dimulai dari menjadi Guru SD Islamiyah Kampung Bangka (1966-1968), Guru SMEP Negeri (1968-1972), Guru SMEA Negeri Pontianak (1972-1974), Asisten Dosen Luar Biasa UNTAN (1969-1974) dan Dosen Tetap UNTAN (1975-sekarang). Sejak 2001 s/d sekarang menjadi Dosen Tamu (Visiting Professor) di Nordic Institute of Asian Studies (NIAS) di Copenhagen, Denmark. Pendidikan Sarjana Satu (S1) diperolehnya dalam Jurusan Ilmu Administrasi Negara (IAN) Kosentrasi Kebijakan Publik (Public Policy) di FISIPOL UNTAN (1974). Sarjana Dua (S2) [M.Sc] tahun 1987 dan Sarjana Tiga (S3) [Ph.D] tahun 1990 diperolehnya masing-masing dalam Jurusan Sosiologi Pertanian, Pedesaan dan Kehutanan (Agricultural, Rural and Forestry Sociology) dan Jurusan Sosiologi Politik dan Etnisitas (Political Sociology and Ethnicity) pada University of Kentucky, Lexington, AS. Tahun 1993 ia memperoleh Penghargaan David Penny Award dari Pemerintah Australia sebagai penulis terbaik tentang Kemiskinan. Tahun 1998 mengikuti Kursus Singkat Angkatan (KSA) VII LEMHANNAS (selama 4½ bulan) di Jakarta. Pada tahun 1999 dianugrahi Bintang Jasa Utama oleh Presiden R.I. Dalam tahun yang sama dianugrahi Bintang Kesetian Dalam Pengabdian 30 tahun dari Pemerintah Daerah Kalbar. Sejak Juli 2000 s/d Nopember 2004 diangkat sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial UNTAN. Menjadi anggota Komisi Pengarah. (Steering Committee/SC) Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) sejak 2000 dan Forum Pengembangan Pembaruan Desa (FPPD) sejak 2003. Dari tahun 2000 s/d sekarang diangkat sebagai Koordinator Indonesian Conflict Study Network (ICSN) se Kalimantan yang berkantor Pusat di University of Helsinki, Filandia, dan Kantor Cabang Utama di NIAS, Copenhagen, Denmark.

[3] Laksaman Cheng Ho — orang-orang Tionghoa Kalbar, menurut Asali (2006), menyebutnya Sam Po Kung, berdasarkan catatan Alqadrie (1993b) dalam kunjungannya beserta rombongan Gabungan Penulis Nasional Malaysia (GAPENA) ke berbagai kawasan di Provinsi Yunan tahun 1994 adalah seorang anggota sub etnis Hui dari marga (Siang) Ma. Laksamana ini berasal dari Kabupaten Naku, Provinsi Yunan, Cina Bagian Selatan, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan ia dengan seluruh keluarganya juga beragama Islam. Atas nama dan perintah Kaisar Cheng Tsu, Laksamana Ma Cheng Ho dengan armadanya melakukan ekspedisi dan muhibah ke kawasan-kawasan sekitar Laut Cina Selatan (Nan Yang) sebanyak beberapa kali. Ia dengan seluruh anak buah disamping menjadi duta-duta yang mewakili kekaisaran, kaisar dengan seluruh keluarganya dan seluruh rakyat di situ untuk meningkatkan persahabatan dengan penguasa dan rakyat di kawasan yang dikunjungi mereka, mereka juga menyebarkan agama dan syiar Islam. Kunjungan itu disebut di dalam sajakTaufik Abdullah sebagai penjelajahan kemusiaan, bukan penjajahan yang menghancurkan kemanusiaan. Penjelajahan semacam ini merupakan awal dan akar dari interrelasi dan interaksi positif antara Negeri Tiongkok yang sekarang dilanjutkan oleh kelompok etnis Cina Indonesia di Indonesia, khususnya anggota komunitas Tionghoa, dengan anggota komunitas Non-Tionghoa di Kalbar (Alqadrie, 1993b).

[4] Mentrado sekarang termasuk di dalam Kecamatan Mentrado, Kabupaten Bengkayang setelah sejak tahun 1999 diperluas/dimekarkan dari Kabupaten Sambas.

[5] Mandor sekarang merupakan bagian dari Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak setelah sejak tahun 2000 diperluas/dimekarkan dari Kabupaten Pontianak.

[6] Dalam arti sempit, asimilasi dapat disamakan dengan integrasi, namun kedua konsep ini sangat berbeda. Contoh yang paling jelas untuk penggunaan konsep pertama adalah kebijakan politik yang dipraktekkan oleh Kolonialisme Spanyol pada sebagian terbesar bangsa-bangsa di negara-negara Amerika Latin dan Philipina, dan oleh Kolonialisme Portugal terhadap Brasil dan Timor Leste. Bangsa dari Negara tersebut sekarang ini pernah menjadi sebuah komunitas yang tidak mengandung multi etnis, multi budaya, bahasa, dan multi agama (a multi religious, linguistic, cultural, ethnic community), karena kelompok etnis mayoritas yang dominan dalam bidang ekonomi dan politik dengan dukungan dari pemerintah Kolonial Spanyol dan Portugal mengisap (absorbing) kelompok masyarakat yang besar jumlahnya namun dikuasai secara ekonomi, politik dan budaya, sehingga kelompok terakhir ini terhisap (absorbed), kehilangan identitas dan kehilangan keberadaan atau eksistensinya dan makna sebagai sebuah kelompok etnis (de-vivalization and de-revitalization) sehingga ia tidak diperhitungkan lagi. Atau paling tidak mereka menjadi bangsa-bangsa dengan komunitas homogen (homogeneous community). Pada negara-negara tersebut Spanyol dan Portugal menerapkan apa yang disebut dengan kebijakan asimilasi yang tidak seimbang (unbalanced assimilation). Berbeda dengan bangsa-bangsa di Amerika Latin, Philipina dan Timor Leste yang pernah dijajah oleh kedua negara penjajah tersebut, Indonesia, Suriname, Malaysia, dan Singapura yang pernah dijajah masing-masing oleh Belanda dan Inggeris, walaupun tidak kalah menderita, terutama Indonesia, disbanding dengan bangsa-bangsa yang disebut sebelumnya, masih tetap hidup dan berkembang sampai sekarang sebagai sebuah komunitas yang multi etnis, budaya, bahasa, dan agama dalam mana kelompok-kelompok yang berbeda dalam etnisitas, budaya, agama, dan bahasa dapat hidup berdampingan secara damai. Hal ini disebabkan kedua Negara penjajah ini lebih menerapkan kebijakan integrasi atau penyatuan politik dengan memberikan kebebasan bagi bangsa-bangsa yang dijajah mereka untuk mengembangkan hak-hak tradisional mereka. Jadilah bangsa-bangsa ini sebagai komunitas-komunitas heterogen (heterogeneous communities).

[7] Istilah kawin campur seimbang dan kawin campur tidak seimbang sebagai istilah dalam sosiologi sering dikaitkan dengan kawin campur (intermarriage) antara anggota kelompok etnis atau komunitas satu dengan anggota kelompok etnis lain. Disebut seimbang jika perkawinan itu terdiri dari laki-laki dan perempuan dari satu kelompok etnis tertentu mengawini laki-laki dan wanita kelompok etnis lain, tidak hanya laki-lakinya saja mengawini perempuan dari kelompok lain atau sebaliknya, tetapi perempuan dari kelompok tersebut bersedia kawin dengan atau dikawini oleh kelompok lain dengan jumlah yang relatif seimbang tanpa melihat kedudukan atau status sosial ekonomi laki-laki dari kelompok itu. Sebaliknya disebut tidak seimbang, bila pada perkawinan campur itu, laki-laki dari kelompok etnis tertentu sering hanya bersedia mengawini perempuan dari kelompok etnis lain, sedangkan anak perempuan dari kelompok disebut pertama “tidak umum” kawin dengan laki-laki kelompok lain. Kalaupun perempuan dari kelompok etnis itu bersedia dikawini oleh laki-laki dari kelompok lain, biasanya laki-laki itu memiliki status social ekonomi lebih baik.

[8] Ideologi keluarga adalah istilah yang menunjuk pada siapa yang menentukan kebijakan, arah perkembangan keluarga dan pendidikan anak-anak dan generasi baru/ penerus dalam satu keluarga atau pada/dari siapa turunnya garis keluarga, seperti nama keluarga, tradisi dan kebiasaan umum keluarga tersebut. Apakah ditentukan oleh fihak laki-laki/ suami atau oleh fihak perempuan/ isteri. Kalau unsur-unsur tersebut ditentukan oleh laki-laki atau suami, maka ideologi keluarga berada pada fihak atau di tangan laki-laki/ suami, sebaliknya bila segalanya ditentukan oleh fihak isteri, maka ideologi keluarga berada pada perempuan/isteri.

[9] Sampai sekarang kelompok etnis Yahudi dan Minangkabau dianggap sebagai dua kelompok etnis di dunia yang sebagai besar anggota kelompok mereka masih menganut dan memberlakukan sistem garis ibu (matrilineal system) dalam mana ideologi keluarga berada pada fihak perempuan.

[10] Walaupun di dunia ini sekarang tidak ada lagi anggota kelompok etnis yang benar-benar menganut secara murni dua macam sistem ideologi keluarga berdasarkan pada garis bapak (patrilinial sistem) dan lainnya pada garis ibu (matrilineal system). Akan tetapi, di dunia ini hanya ada dua kelompok etnis yang diperkirakan memiliki dan menganut sistem matrinial. Salah satu diantaranya berada di Indonesia, tepatnya di Sumatera Barat (Sumbar) yaitu Minang lengkapnya kelompok etnis Minangkabau. Kelompak etnis lainnya adalah Yahudi. Anak-anak menjadi anggota etnis Minangkabau ditentukan dan dipengaruhi oleh ibu mereka, walaupun ibu mereka kawin dengan laki-laki dari kelompok etnis manapun. Begitu juga pada kelompok etnis Yahudi, keyahudian anak-anak sangat ditentukan oleh ibu — bukan oleh ayah –Yahudi, walaupun si ibu kawin dengan laki-laki dari kelompok etnis manapun.

[11] Apa yang disebut dengan “masalah Cina” sebenarnya di Kalbar hampir tidak pernah menjadi masalah. Oleh karena itulah, mungkin dua kata ini perlu diluruskan, karena ada kesan kata-kata itu tampaknya timbul secara sefihak, Siapakah yang betul-betul merupakan sumber masalah dan masalah apa yang ditimbulkannya? tidak pernah terungkapkan. Penyebab utama peristiwa “pengungsian berdarah” sejumlah besar orang-orang Tionghoa kelas bawah di kawasan pedalaman Kabupaten Bengkayang, Sambas, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Pontianak (dulunya kawasan dari Kabupaten Sambas dan Pontianak sebelum perluasan dua kabupaten itu) pada tahun 1966/67/68 hampir tidak pernah terungkapkan secara luas (Alqadrie, 2000 dalam Kivimaki 2004). Ketika terjadi pertikaian berdarah di Jakarta sekitar 1997/98 kebanyakan orang-orang Tionghoa yang berasal dari Kalbar pulang kampung untuk menghindari korban lebih besar lagi, mereka aman dan diterima oleh masyarakat Kalbar non-Tionghoa dengan baik. Itulah salah satu bukti dari hubungan tradisional dan keharmonisan sukarela (voluntary harmony), bukan keharmonisan dipaksakan (forced harmony) antara kelompok masyarakat non-Tionghoa dengan anggota komunitas Tionghoa di daerah ini. Kalau Gubernur Kalbar ingin menyukseskan programnya Harmoni Dalam Etnis, ia dan stafnya harus menekankan pada harmoni yang pertama.

[12] Kedua orang ini adalah dua dari banyak pemuka masyarakat (Social leaders) Cina keturunan Indonesia (Indonesian-descendant China) di Indonesia berkedudukan di Jakarta. Mereka telah lama memperjuangkan pembauran aktif dan sukarela (voluntary) di Indonesia dalam mana anggota komunitas Cina keturunan Indonesia masuk dan membaur ke dalam aliran utama (main stream) masyarakat Indonesia melalui agama. Dalam arti bahwa mereka sebagai kelompok minoritas mengikuti atau memeluk agama kelompok mayoritas. Pemikiran mereka ini cukup beralasan dengan melihat keberhasilan pembauran di Filipina dalam mana anggota komunitas Cina keturunan Filipino yang merupakan kelompok miniritas masuk sepenuhnya ke dalam masyarakat aliran utama masyarakat Filipina dengan memeluk agama mayoritas penduduk di situ.. Faham ini menyebabkan tidak ada masalah yang berarti (biasanya disebut “masalah Cina”) dalam hubungan antara kedua kelompok mayoritas dan minoritas.

[13] Revivalisasi adalah proses menghidupkan kembali unsur budaya yang semulanya dianggap telah mati atau telah tiada karena disembunyikan atau tersembuyi demi atau karena pertimbangan tertentu seperti pertimbangan bagi kelangsungan hidup kelompok itu sendiri. Proses ini biasanya timbul bersamaan dengan kesadaran etnis dari dalam (internal ethnic consciousness) yang didorong oleh keinginan untuk memperlihatkan masih adanya kelompok etnis tersebut, sehingga kelompok etnis ini perlu saling harga menghargai. Revitalisasi menunjuk pada proses meningkatkan kapasitas dan kualitas kelompok etnis untuk tampil sebagai kelompok yang diperitungkan dalam segala bidang, termasuk bidang politik dan ekonomi dengan mendorong anggota kelompok yang bersangkutan untuk menduduki posisi-posisi tersebut.

[14] Paling tidak ada 2 (dua) macam kesadaran etnis, kesadaran dari dalam dan kesadaran dari luar. Timbulnya kesadaran etnis dari luar (external ethnic consciousness), sebagai lawan dari kesadaran etnis dari dalam, lebih disebabkan oleh keinginan anggota kelompok etnis tersebut yang diperlakukan kurang adil dan ketika berhadapan dengan kelompok etnis lain yang lebih berkembang dan maju, untuk memiliki kedudukan dan kondisi yang sama dengan kondisi yang dimiliki oleh kelompok etnis lain. Menurut pengamatan, kesadaran etnis dari anggota komunitas Tionghoa di Indonesia, khususnya di Kalbar, lebih berujud pada kesadaran etnis yang timbul dari dalam, lebih mendekati revivalisasi daripada revitalisasi. Adanya kesadaran bahwa mereka telah dan akan ada, karenanya mereka hendaknya menghargai kelompok lain dan kelompo lain mengakui dan menghargai keberadaan mereka. Kalaupun kesadaran itu timbul lebih disebabkan oleh pemahaman mereka terhadap ketidakadilan, itu lebih merupakan kesadaran etnis dari luar yang bersifat positif, dalam mana para anggota kelompok komunitas Tionghoa di Indonesia, terutama di Kalbar, mengingini kedudukan dan posisi mereka sama dengan posisi kelompok etnis lain tetapi dengan melalui usaha dan kerja keras, tidak dengan melalui cara-cara kekerasan dan melanggar hukum.

Sumber: syarif-untan.tripod.com
Diakses: Kamis 23 Februari 2012 | 10:16
Didokumentasikan: Kamis 23 Februari 2012 | 10:16